Bisnis.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 menyayangkan penentuan tim seleksi tidak memberikan waktu "masa sanggah" bagi masyarakat untuk memberikan catatan serta masukan terhadap rekam jejak tim seleksi KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.
Dalam Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan komposisi tim seleksi KPU dan Bawaslu berasal dari perwakilan unsur pemerintah sebanyak tiga orang, perwakilan unsur masyarakat empat orang, dan perwakilan unsur akademisi empat orang.
“Sementara, dalam Surat Keputusan Presiden No. 120/P Tahun 2021, tidak memberikan penjelasan secara perinci dan terbuka latar belakang 11 anggota tim seleksi tersebut yang mewakili unsur pemerintah tiga orang, unsur akademisi empat orang, dan unsur masyarakat empat orang,” demikian pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 dalam pernyataan resminya, dikutip Rabu (13/10/2021).
Dalam pernyataannya, Koalisi menyebut Ketua Tim Seleksi KPU dan Bawaslu memang memiliki rekam jejak teruji dalam kepemiluan. Akan tetapi, yang bersangkutan juga merupakan mantan anggota Tim Sukses Jokowi-Ma’ruf pada Pemilu 2019.
"Hal ini sangat disayangkan karena Ketua Tim Seleksi KPU dan Bawaslu bukan berasal dari unsur masyarakat atau akademisi,” lanjut koalisi.
Jumlah keterwakilan perempuan dalam tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode 2017—2022 sebanyak dua orang. Jumlah itu meningkat dalam Surat Keputusan Presiden No.120/P tahun 2021 yang menetapkan tiga orang perempuan dan delapan orang laki-laki sebagai anggota tim seleksi.
Disebutkan pula komposisi keterwakilan perempuan dalam keanggotaan tim seleksi masih kurang dari 30 persen atau hanya sebesar 27 persen.
Terdapat beberapa anggota tim seleksi yang memiliki afiliasi langsung dengan organisasi masyarakat atau kelompok tertentu dan seharusnya lebih banyak yang memiliki latar belakang kepemiluan.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 terdiri atas sejumlah organisasi, di antaranya Komite Independen Sadar Pemilu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Netfid Indonesia, Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, dan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.
Selain itu, Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Indonesian Parliamentary Center, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Democracy and Electoral Empowerment Partnership, Network for Democracy and Electoral Integrity, dan Indonesia Corruption Watch.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
