Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Malaysia protes atas kehadiran dan aktivitas kapal-kapal China di zona ekonomi eksklusif (ZEE) perairan mereka.
Kapal-kapal China, termasuk kapal survei, beroperasi di lepas pantai negara bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia.
Atas ulah China itu, Malaysia pun memanggil duta besar China di kuala Lumpur pada Senin (4/10/2021).
Menurut Malaysia, aktivitas kapal China tersebut bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Meski begitu Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan Senin malam, tidak merinci jumlah kapal yang terlibat atau mengatakan kapan insiden itu terjadi.
“Posisi dan tindakan Malaysia yang konsisten didasarkan pada hukum internasional, dalam membela kedaulatan dan hak berdaulat kami di perairan kami. Malaysia juga telah memprotes perambahan sebelumnya oleh kapal asing lainnya di perairan kami,” demikian pernyataan Pemerintah Malaysia dikutip Aljazeera.com, Selasa (5/10/2021).
Diketahui, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei mengklaim sebagian Laut China Selatan di lepas pantai mereka, sementara China mengklaim hampir seluruh wilayah di bawah apa yang disebut garis sembilan putus yang diputuskan pengadilan internasional tanpa dasar pada 2016.
Dalam beberapa tahun terakhir Beijing telah meningkatkan kegiatannya di perairan yang disengketakan, membangun pulau-pulau buatan, mendirikan pos-pos militer di Singkapan dan pulau-pulau berbatu dan mengerahkan armada dan kapal penangkap ikan yang besar dari milisi maritimnya.
Tahun lalu, Malaysia dan China terlibat dalam kebuntuan selama berbulan-bulan di laut lepas Sarawak di mana Petronas, perusahaan minyak nasional Malaysia, sedang mengeksplorasi minyak dan gas. China juga mengirimkan kapal survei ke daerah itu pada kesempatan itu.
Menurut Prakarsa Transparansi Maritim Asia, China memiliki 27 pos terdepan di perairan yang disengketakan dan juga mengendalikan Beting Scarborough, yang direbutnya dari Filipina pada 2012.
