Bisnis.com, JAKARTA — Sehari menjelang ulang tahunnya yang ke-76 pada 5 Oktober 2021, peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) hasil reformasi kian menunjukkan profesionalismenya sejak lebih dari dua dekade terakhir meski masih ada sedikit catatan.
Salah satu agenda reformasi TNI pada tahun 1998 adalah membatasi ruang keterlibatan militer dalam ranah sipil dan keamanan dalam negeri. Dwifungsi ABRI dihapus.
Meski demikian, dihapusnya peran militer tersebut tak serta merta menghilangkan dominasi mereka di dalam ranah sipil. Justru yang terjadi saat ini, keterlibatan tokoh-tokoh, terutama purnawirawan, semakin dominan di pemerintahan.
Bahkan dalam catatan Bisnis, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang notabene berlatarbelakang sipil, sosok purnawirawan dan pejabat TNI/Polri tercatat selalu menjadi pilihan presiden untuk mengisi kabinetnya.
Pada masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ma’ruf Amin, setidaknya ada enam purnawirawan dan pejabat TNI/Polri yang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju.
Mereka adalah Jendral TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan dipercaya Jokowi untuk mengisi jabatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, dan Jenderal TNI (Purn) Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Baca Juga
Kemudian, mantan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Dr Terawan Agus Putranto yang berpangkat letjen sebagai Menteri Kesehatan.
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko kembali menjadi Kepala Staf Kepresidenan dan Menteri Agama diisi oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi.
Lebih lanjut, setelah melakukan perombakan atau reshuffle kabinet di penghujung tahun 2020, beberapa nama dari unsur TNI/Polri tercatat masuk dalam Kabinet Indonesia Maju.
Muhammad Herindra didapuk sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Eks Kepala Staf Umum (Kasum) TNI sejak 21 Oktober 2020 itu berpangkat terakhir letnan jenderal.
Namun, pada reshuflle tersebut, Menkes Terawan Agus Putranto digantikan Budi Gunadi Sadikin, dan Menag Fachrul Razi digantikan Yaqut Cholil Qoumas. Kedua menteri baru tersebut bukan dari kalangan militer.
Selain itu, ada beberapa unsur militer TNI/Polri yang masuk dalam jajaran kepala lembaga setara menteri yaitu Ketua Komisi Pemberantasan Anti Korupsi, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kepala Badan Narkotika Nasional, hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Perinciannya, Jendral Polisi (Purn) Budi Gunawan ditunjuk sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Komjen Polisi (Purn) Suhardi Alius sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan
Komjen Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
Sementara itu, Letnan Jenderal TNI (Purn) Doni Monardo yang ditunjuk sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kini telah digantikan oleh Letjen TNI Ganip Warsito.
Unsur militer lainnya yang mengisi posisi strategis sebagai kepala lembaga pemerintah adalah Letjen Hinsa Siburian sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Marsekal Muda (Marsda) TNI Henri Alfiandi sebagai Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas), dan
Laksamana Madya TNI Aan Kurnia sebagai Kepala Badan Keamanan Laut Nasional Laut (Bakamla).
