Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perbaiki Kinerja MPR, Modernisasi Parpol Mendesak Dilakukan

Salah satu upaya untuk memodernisasi partai politik adalah dengan memberikan pendanaan oleh negara.
Diskusi bertajuk Revitalisas Lembaga MPR di Gedung Parlemen, Senin (4/10/2021). Turut jadi narasumber pada diskusi itu pakar politik Yudi Latief (kiri), Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo (kiri tengah), Ketua MPR Bambang Soesatyo (kanan tengah) dan Anggota DPD Jimly Ashiddiqqie (kanan). JIBI/Bisnis-John Andi Oktaveri
Diskusi bertajuk Revitalisas Lembaga MPR di Gedung Parlemen, Senin (4/10/2021). Turut jadi narasumber pada diskusi itu pakar politik Yudi Latief (kiri), Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo (kiri tengah), Ketua MPR Bambang Soesatyo (kanan tengah) dan Anggota DPD Jimly Ashiddiqqie (kanan). JIBI/Bisnis-John Andi Oktaveri

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga Angota DPD, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa modernisasi partai politik (parpol) sangat diperlukan sebagai bentuk dari evaluai atas kelembagaan politik.

Menurutnya, salah satu upaya untuk memodernisasi partai politik adalah dengan memberikan pendanaan oleh negara.

Tujuannya agar partai politik bukan lagi berada di ranah swasta, tapi menjadi institusi publik seperti lembaga negara yang bisa dievaluasi.

“Saya setuju pendanaan partai politik oleh negara supaya ada yang mengawasinya. Negara berwenang mengevaluasi aturan internal serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik,” ujar Jimly dalam diskusi bertajuk “Revitalisas Lembaga MPR” di Gedung DPR, Senin (4/10/2021).

Turut jadi narasumber pada diskusi itu pakar politik Yudi Latief, Ketua Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo, dan Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Jimly mengatakan, salah satu bentuk modernisasi partai politik adalah dihilangkannya nepotisme di tubuh partai seperti pergantian ketua umum partai dari bapak kepada anak.

Selain itu, ketua umum partai tidak otomatis jadi calon presiden, tapi harus melalui mekanisme konvensi di internal partai.

“Ketua umum partai sebaiknya konsentrasi mengurus partai, tapi kalau mau maju harus melalui pemilihan di internal partai seperti konvensi,” ujarnya.

Pada sisi lain, Jimly juga menyoroti tingginya biaya media massa untuk keperluan berkampanye. Tujuannya agar elektabilitas dan popularitas seorang calon anggota legislatif bisa terdongkrak.

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengakui kuatnya pengaruh modal dalam partai politik.

Dia mengakui telah “berdarah-darah melakukan pengkaderan partai, akan tetapi menjelang pemilu kader tersebut tiba-tiba diganti oleh mereka yang punya modal. Akibatnya, persaingan di tubuh partai politik tidak sehat.

Dia juga setuju dengan prinsip pendanaan partai politik oleh negara.

Alasannya adalah untuk menghilangkan  biaya politik yang tinggi sehingga membuat anggota partai terjebak melakukan kejahatan korupsi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper