Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN) Surya Tjandra mengatakan bahwa implementasi reforma agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil cukup kompleks. Oleh karena itu, perlu penanganan khusus.
Hal itu karena wilayah tersebut terletak di antara kawasan lautan dan daratan. Di sekitarnya terdapat kawasan bawah laut hingga hutan yang memiliki aturan dan fungsi pemanfaatan tertentu.
Di saat yang sama, regulasi bermacam-macam terkait kawasan juga dijalankan oleh lembaga yang berbeda.
“Kalau tidak sensitif dalam menangani maka berdampak pada ekologi, masyarakat dan situasi keseluruhan,” katanya melalui keterangan pers, Senin (27/9/2021).
Untuk mengatasi hal tersebut, Surya menjelaskan bahwa perlu adanya upaya konkret terkait konsolidasi dan sinkronisasi zonasi dan sektor-sektor terkait.
Kementerian ATR tengah mempersiapkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 sebagai forum diskusi antar kementerian/lembaga dan asosiasi terkait untuk membahas persoalan reforma agraria di daerah secara lintas sektor, termasuk bagi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Sedangkan soal konflik yang sering terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Surya Tjandra mengungkapkan bahwa penting memahami masalah yang baru saja terjadi dengan segera atau bahkan pemetaan mitigasi.
“Penting sekali menganalisis bagaimana konflik itu muncul, siapa saja yang terlibat dan bertanggung jawab. Karena memahami konflik yang baru muncul ini seringkali terlupakan,” terangnya.
