Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Vanuatu kembali menyinggung Indonesia soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua di Sidang Umum PBB pada Sabtu (25/9/2021).
Diplomat muda Indonesia Sindy Nur Fitri dengan lugas mempertanyakan pemahaman Vanuatu tentang hak asasi manusia. "Vanuatu mencoba mengesankan dunia dengan apa yang disebut kepeduliannya terhadap masalah hak asasi manusia," kata Sindy.
"Kenyataannya, versi HAM mereka dipelintir dan tidak disebutkan tindakan teror yang tidak manusiawi dan keji yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata."
Sindy menuding Vanuatu sengaja menutup mata ketika kelompok kriminal separatis bersenjata di Papua membunuh perawat, petugas kesehatan, guru, pekerja bangunan, dan aparat penegak hukum.
"Vanuatu terus menggunakan forum ini .. dan terus melanjutkan agresi dengan niat buruk dan bermotif kepada Indonesia. Kami dengan keras menolak tuduh palsu, tidak berdasar dan pernyataan keliru yang terus dilontarkan Vanuatu," katanya.
Vanuatu juga diketahui membantu mengadvokasi gerakan separatisme dengan kedok keprihatinan terhadap hak asasi manusia. Vanuatu juga terus berulang kali mencoba mempertanyakan status papua sebagai bagian dari Indonesia.
Menurut Sindy ini melanggar tujuan dan prinsisp piagam PBB dan bertentangan dengan Deklarasi Prinsip Hukum Internasional Tentang Hubungan Persahabatan dan Kerjasama antar negara.
"Kami tidak bisa membiarkan pelanggaran terjadi berulang kali terhadap piagam PBB ini berlanjut di forum," ujarnya.
Sebelumnya, Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman Weibur meminta PBB untuk mengunjungi Papua. Bahkan menyebut ada pelanggaran HAM secara luas di Papua Barat.
"Forum Pasifik dan pemimpin ACP diantara pemimpin lainnya telah meminta pemerintah Indonesia untuk mengizinkan kantor Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi Papua Barat dan memberikan penilaian independen," katanya.
“Forum Pasifik dan Pemimpin ACP di antara para pemimpin lainnya telah meminta Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Kantor Komisaris Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengunjungi Provinsi Papua Barat dan untuk memberikan penilaian independen tentang situasi hak asasi manusia," tuturnya.
"Sampai saat ini hanya ada sedikit kemajuan di bidang ini. Saya berharap masyarakat internasional melalui proses yang dipimpin oleh PBB dengan serius memperhatikan masalah ini dan menanganinya secara adil," serunya.
