Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 pada akhir tahun ini.
Puan mengatakan pemerintah perlu mewaspadai potensi kembali meningkatnya penyebaran Covid-19 akibat adanya libur jelang akhir tahun seperti Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2022.
“Sebentar lagi akan ada perayaan Tahun Baru, Natal. Pengalaman kita di acara hari raya besar, meski sudah ada pembatasan mobilitas, tetap saja terjadi arus warga yang signifikan. Akibatnya terjadi lonjakan kasus,” kata Puan dalam keterangan tertulis dikutip dari laman resmi DPR RI, Jumat (26/4/2021).
Untuk mengantisipasi lonjakan kasus, lanjut Puan, vaksinasi Covid-19 harus terus digenjot di samping penerapan protokol kesehatan yang tidak boleh kendor.
Lebih lanjut, Puan menyebut percepatan vaksinasi di wilayah aglomerasi perlu dilakukan mengingat berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Satgas Penanganan Covid-19, salah satu sumber besar penularan Corona diakibatkan oleh mobilitas penduduk.
"Kita tahu, wilayah ini (Jabodetabek) paling tinggi mobilitas penduduknya, apalagi dengan mulai dibukanya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Karena itu, percepatan vaksin untuk wilayah ini harus terus digenjot sebagai antisipasi dari sisi hulu,” ujar Puan.
Politikus PDIP ini juga mengingatkan seluruh pihak untuk mewaspadai potensi terjadinya gelombang ketiga Covid-19 akibat libur akhir tahun.
Puan menyebut, jangan sampai terulang lagi lonjakan kasus Corona seperti Juni-Agustus lalu.
“Maka sebelum bulan Desember, Jabodetabek sebagai wilayah yang mobilitas penduduknya sangat tinggi, harus sudah mencapai kekebalan komunal,” ujarnya.
Kepada Presiden Joko Widodo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Puan juga sudah berdiskusi mengenai perlunya antisipasi dampak libur akhir tahun. Tak hanya di Jabodetabek, tapi juga di seluruh daerah di Indonesia.
“Karena itu vaksinasi harus digencarkan, juga secara nasional,” tuturnya.
Dalam percepatan vaksinasi, Puan menyebut pemerintah daerah bisa bersinergi dengan pihak swasta. Puan menyatakan dirinya akan membantu dengan mendorong lewat fungsi yang melekat pada DPR.
“Tidak mungkin pemerintah pusat saja yang melakukan. TNI/Polri sudah melakukan segala sesuatunya, tapi kalau tidak ada sinergi semua pihak maka percepatan vaksinasi tidak akan tercapai,” jelasnya.