Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Punya Utang BLBI Rp517,72 Miliar, Ini Kekayaan Sjamsul Nursalim?

Seperti diberitakan seblelumnya, Sjamsul Nursalim masul dalam daftar buruan Satgas BLBI. Pada 2020 dia merupakan orang Indonesia terkaya ke-35 versi Forbes.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 18 September 2021  |  18:55 WIB
Demo mengingatkan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). - Jibiphoto
Demo mengingatkan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). - Jibiphoto

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan mencatat Sjamsul Nursalim memiliki utang kepada negara sebesar Rp517,72 miliar. Melansir laman Forbes, total harta kekayaan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ini US$755 juta atau setara Rp10,79 triliun per 12 September 2021. 

Dengan asumsi tersebut, utang orang Indonesia terkaya ke-35 versi Forbes tahun lalu ini kepada negara hanya 4,79 persen dari total kekayaannya. 

Sjamsul mendapatkan kekayaannya melalui bisnis di bidang properti, batubara, dan retail. Menurut Forbes, Sjamsul pun tercatat memiliki saham di perusahaan PT Mitra Adiperkasa Tbk. Perusahaan tersebut tercatat mengoperasikan sejumlah merek misalnya Zara, Topshop, Steve Madden, dan lainnya.

Dia juga tercatat memiliki perusahaan ban, yaitu Gajah Tunggal. Perusahaan tersebut telah memproduksi 30 persen dari ban di Afrika, Asia Tenggara, hingga pasar Timur Tengah.

Pengusaha yang terkait dengan Bank Dewa Rutji dan Bank Dagang Nasional Indonesia dalam perkara BLBI itu juga memiliki bisnis real estate dengan memegang saham Tuan Sing Holdings yang tercatat di Singapura.

Mengutip dokumen penanganan hak tagih negara BLBI tanggal 15 April 2021, Sjamsul tak memberikan jaminan kepada negara atas utangnya tersebut. Namun, diperkirakan Sjamjul mampu melunasi utang.

Sementara itu Sjamsul masuk dalam daftar prioritas Satgas BLBI. Pada Rabu (15/9/2021), dia memenuhi panggilan Satgas dengan diwakili oleh kuasa hukumnya.

"Diwakili kuasa hukum dan sudah legalisasi KBRI Singapura," kata Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Tri Wahyuningsih Retno Mulyani dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 September 2021.

Adapun sebelumnya atau pada awal tahun ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Perkara (SP3) terhadap Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim. SP3 tersebut adalah SP3 pertama sepanjang berdirinya institusi penegak hukum tersebut, dan mendapat landasan hukum berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 2019 tentang Revisi UU KPK.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

hukum kasus blbi Sjamsul Nursalim

Sumber : Tempo

Editor : Muhammad Khadafi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top