Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Dua Anggota Keluarga Cendana & Bakrie Diincar Satgas BLBI, Ini yang Dicari

Upaya pemanggilan sejumlah anggota keluarga Cendana dan Bakrie itu terkait dengan proses penagihan piutang BLBI.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 14 September 2021  |  16:01 WIB
Dua Anggota Keluarga Cendana & Bakrie Diincar Satgas BLBI, Ini yang Dicari
Gus Dur berkunjung ke kediaman Soeharto di Jl Cendana No. 10, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (8/3 - 2000). Pertemuan tersebut sarat nilai sejarah. Selain karena keduanya merupakan orang penting negeri ini, pertemuan tersebut didahului penolakan Soeharto kepada Panja BLBI DPR dan Kejagung.
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA -- Satgas BLBI terus mengejar para debitur dan obligor penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk memulihkan aset yang diketahui telah merugikan negara senilai Rp138 triliun.

Sejauh ini pemerintah telah mendata dan memanggil belasan obligor dan debitur BLBI. Dua di antaranya terkait dengan keluarga terpandang di Indonesia yakni keluarga Cendana atau keluarga mantan Presiden Soeharto dan keluarga konglomerat Bakrie.

Dari sisi keluarga Cendana, Satgas telah memanggil Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Sementara, dalam beberapa pemberitaan, Satgas juga dikabarkan telah mencatat putri sulung Soeharto, Siti Hadijanti Rukmana dalam daftar prioritas.

Adapun dari sisi keluarga Bakrie, ada sosok Nirwan Bakrie dan Indra S Bakrie. Keduanya diminta menemui Satgas pada Jumat (17/9/2021).

Bisnis telah merangkum alasan Satgas BLBI memanggil beberapa anggota keluarga terpandang di Indonesia. Penjelasannya akan dijelaskan di bawah ini:

Tommy Soeharto

Tommy Soeharto memiliki utang sejumlah Rp2,61 triliun kepada negara. Utangnya itu terkait dengan perusahaan mobil bentukan Soeharto, PT Timor Putra Nasional.

Beberapa waktu lalu Satgas memanggil Tommy lantaran dia merupakan pengurus dari PT Timor Putra Nasional. Selain Tommy ada nama Ronny Hendrato Ronowocaksono juga yang juga dipanggil pemerintah terkait BLBI dan PT Timor.

Tommy bukan merupakan obligor dari dana BLBI. Namun, nama Tommy masuk daftar pemanggilan Satgas karena utang PT Timor. Perusahaan yang tadinya diharapkan jadi produsen mobil nasional itu, menunggak kepada belasan bank yang kini sudah melebur jadi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tutut Soeharto

Tutut merupakan orang kedua di trah Cendana yang 'dikejar-kejar' pemerintah terkait pelunasan utang BLBI. Tutut mendapatkan dana BLBI lewat PT Citra Mataram Satriamarga, PT Marga Nurindo Bhakti, PT Citra Bhakti Margatama Persada.

Tutut belum pernah dipanggil oleh Satgas BLBI. Namun, pemerintah telah menyita tanah seluas 26.928,9 m2 milik eks debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) PT Sinar Bonana Jaya eks Bank Yakin Makmur (YAMA) di Karet Tengsin, Jakarta Pusat.

Penyitaan itu adalah salah satu upaya Satgas BLBI untuk mengamankan aset-aset eks debitur maupun obligor BLBI.

Adapun Bank Yama adalah salah satu eks debitur BLBI. Bank Yama dalam sejumlah sumber disebutkan sebagai penyedia jasa keuangan milik putri mendiang Presiden Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut Soeharto.

Nirwan dan Indra Bakrie

Satgas BLBI memanggil dua anggota keluarga Bakrie yakni Nirwan Bakrie dan Indra Ismansyah Bakrie. Keduanya diminta hadir pada Jumat (17/9/2021).

Adapun pemanggilan itu terkait tanggungan utang yang harus dibayarkan oleh debitur BLBI eks Bank Putera Multikarsa. Nilainya mencapai Rp22,6 miliar.

"Diminta kehadiran saudara untuk menghadap Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Penagihan dan Litigasi Tim C," demikian dikutip, Selasa (14/9/2021).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

blbi soeharto tommy soeharto Satgas BLBI
Editor : Edi Suwiknyo
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top