Bisnis.com, JAKARTA - Tentara yang merebut kekuasaan di Guinea pada akhir pekan lalu telah mengkonsolidasikan pemerintahan dengan penempatan perwira militer di delapan wilayah dan berbagai distrik administratif negara itu.
Sementara itu, negara-negara Afrika barat telah mengancam akan menjatuhkan sanksi setelah penggulingan Presiden Alpha Conde. Conde menjalani masa jabatan ketiga setelah mengubah konstitusi yang menurut lawan-lawannya ilegal.
Blok regional Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) akan mengadakan pertemuan puncak luar biasa virtual untuk membahas situasi tersebut pada hari ini, Rabu (8/9).
Pemimpin kudeta Mamady Doumbouya, mantan perwira legiun Prancis, telah menjanjikan "era baru untuk pemerintahan dan pembangunan ekonomi".
"Pemerintah yang akan dilantik adalah pemerintahan persatuan nasional dan akan memastikan transisi politik ini," tulisnya di Twitter seperti dikutip Aljazeera.com, Rabu (8/9/2021).
Dalam sebuah pengumuman pada Senin malam, militer meminta kementerian kehakiman untuk melakukan apa yang bisa dilakukan untuk membebaskan “tahanan politik” sesegera mungkin. Selasa malam, sekitar 20 lawan politik Conde dibebaskan dari tahanan.
Ketidakpuasan publik di Guinea telah muncul selama berbulan-bulan akibat ekonomi yang dilanda Covid-19. Conde menjadi presiden pertama yang terpilih secara demokratis pada tahun 2010 dan terpilih kembali pada tahun 2015.
Akan tetapi tahun lalu, Conde mendorong konstitusi baru yang memungkinkannya mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga pada Oktober 2020. Langkah itu memicu demonstrasi massal di mana puluhan pengunjuk rasa tewas.
Conde memenangkan pemilihan Oktober tetapi kelompok oposisi mengatakan pemilu itu curang.
Doumbouya, beberapa jam setelah mengambil alih kekuasaan, muncul di televisi dan menuduh pemerintah melakukan “korupsi endemik” dan “menginjak-injak hak warga negara”.
“Kami tidak akan lagi mempercayakan politik kepada satu orang, kami akan mempercayakan politik kepada rakyat,” kata Doumbouya kepada televisi publik.
