Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KSP Prediksi Budaya dan Penolakan Jadi Kendala Progam Vaksinasi Nasional

KSP yang secara penuh mendukung jalannya program vaksinasi, mendapatkan berbagai temuan di lapangan saat melakukan monitoring.
Warga mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 oleh petugas kesehatan (kanan) pada vaksinasi merdeka di halaman masjid raya Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh, Senin (6/9/2021). Vaksinasi merdeka yang digelar secara serentak pada 6-7 September 2021 di seluruh Indonesia merupakan program sinergi staf khusus Presiden bersama Kapolri dan Panglima TNI untuk membantu pemerintah memutuskan mata rantai penyebaran serta penularan Covid-19. ANTARA FOTO / Irwansyah Putra
Warga mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 oleh petugas kesehatan (kanan) pada vaksinasi merdeka di halaman masjid raya Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh, Senin (6/9/2021). Vaksinasi merdeka yang digelar secara serentak pada 6-7 September 2021 di seluruh Indonesia merupakan program sinergi staf khusus Presiden bersama Kapolri dan Panglima TNI untuk membantu pemerintah memutuskan mata rantai penyebaran serta penularan Covid-19. ANTARA FOTO / Irwansyah Putra

Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Staf Kepresidenan (KSP) memprediksi tantangan budaya dan penolakan vaksinasi menjadi kendala program vaksinasi nasional jika tingkat vaksinasi telah menyentuh 80 persen penduduk Indonesia.

“KSP memperkirakan vaksinasi hingga cakupan 70 persen tantangan utamanya ada pada di domestik, tetapi saat nanti sudah ada di 80 persen tantangan budaya dan kemudian juga penolakan-penolakan terhadap vaksin akan sangat terasa jadi tantangan yang utama,” kata Deputi II KSP Bidang Pembangunan Manusia Abetnego Tarigan, dalam sebuah webinar, Rabu (8/9/2021).

KSP yang secara penuh mendukung jalannya program vaksinasi, mendapatkan berbagai temuan di lapangan saat melakukan monitoring.

Beberapa temuan tersebut antara lain keluhan terkait stok vaksin yang masih kurang di tingkat kabupaten/kota dan provinsi; kendala beban kerja nakes di fasilitas kesehatan; kualitas atau standard pelayanan di fasyankes; hingga terkait permasalahan spesifik di wilayah tertentu karena kondisi geografis dan yang lainnya.

Sebagai langkah solutif, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti penggunaan teknologi informasi yakni SMILE, pembangunan fasilitas ultra cold chain di Ibu Kota provinsi, serbuan vaksin dari TNI/Polri, pusat vaksinasi oleh BUMN/Swata, hingga percepatan penyaluran insentif bagi nakes.

Ke depannya, pemerintah juga akan terus memperkuat puskesmas dengan melibatkan jejaring puskesmas dan tenaga kesehatan lainnya, suplai vaksin yang melimpah hingga akhir tahun, dan kemandirian vaksin.

“Kita terus mendorong untuk mendukung adanya kemandirian vaksin seperti pengembangan vaksin Merah-Putih dan yang lainnya,” kata Abetnego.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper