Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Beban Menggunung, Skandal BLBI "Bebani Negara" Hingga 2033?

Departemen Keuangan memperhitungkan beban utang yang berasal dari surat utang eks BLBI masih harus dibayar hingga 26 tahun mendatang atau sampai 2033.
Itjih Nursalim, istri Bos Gajah Tunggal dan Bank BDNI Sjamsul Nursalim/Istimewa
Itjih Nursalim, istri Bos Gajah Tunggal dan Bank BDNI Sjamsul Nursalim/Istimewa

Negara Buntung, Utang Menggunung

Bisnis telah memeriksa arsip-arsip pemberitaan mengenai perkara BLBI. Hasilnya cukup mengejutkan. Bahwa rupanya, beban yang ditimbulkan dari skandal ini cukup besar. Bahkan kemungkinan bisa berdampak pada beberapa tahun ke depan.

Arsip pemberitaan Bisnis pada tanggal 19 Juli 2017 mengungkapkan bahwa Departemen Keuangan memperhitungkan beban utang yang berasal dari surat utang eks BLBI  masih harus dibayar hingga 26 tahun mendatang atau sampai 2033.

Waktu itu Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto menjelaskan sampai pada 2033 pemerintah juga akan melunasi utang yang jatuh tempo sebesar Rp144,5 triliun. 

Sementara itu, total posisi utang Indonesia yang jatuh tempo pada 2008-2010 plus bunga rata-rata mencapai Rp150 triliun. \"Saat ini posisinya sudah berkurang dan menjadi Rp129,5 triliun. Tahun ini diperkirakan akan dibayar lagi sebesar Rp13,7 triliun,\" ujarnya di kantor Menko Perekonomian di Jakarta, kemarin. 

Menurut dia, mekanisme pengurangan utang ini didapat jika terdapat surplus di BI, maka bagian pemerintah langsung dipakai untuk pembayaran SUN eks-BLBI itu. Dengan demikian, dana yang cair dari surplus di BI tidak dapat dipakai untuk pendanaan defisit anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN). 

Sementara itu, posisi utang yang jatuh tempo baik utang SUN maupun utang dalam luar negeri dalam lima tahun mendatang antara 2008-2010 rata-rata mencapai Rp70 triliun. Jumlah tersebut ditambah dengan nilai bunga sebesar Rp80 triliun jadi kewajiban yang harus dibayar mencapai Rp150 triliun.

"Meskipun jumlahnya mengerikan, tetapi jika dilihat dari kemampuan pemerintah dalam mengelola utang, dan kinerja perekonomian, stabilitas fiskal bisa dipertahankan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Edi Suwiknyo
Editor : Edi Suwiknyo

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper