Geger Vaksin Booster: Bocor Pengakuan Pejabat Hingga Wacana Berbayar

Isu soal vaksin booster para pejabat pun langsung ramai diperbincangkan publik. Banyak yang melontarkan kritik, karena masih ada masyarakat yang sama sekali belum mendapatkan vaksin.

Kritik dilontarkan oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan bahwa seluruh masyarakat harus ikut aturan, termasuk para pejabat dalam pemberian vaksin Covid-19.

“Semua harus ikut aturan, dosis ketiga adalah untuk tenaga kesehatan, mestinya kita malu mendapatkan yang ketiga sementara masih banyak rakyat Indonesia di beberapa tempat belum dapat vaksin pertama. Pak @jokowi perlu menegaskan aturan dengan tegas,” kata Mardani dikutip dari akun Twitternya, Kamis (26/8/2021).

Dia juga meminta Presien Jokowi untuk menegur bawahannya yang tidak taat pada aturan terkait pemberian vaksin Covid-19.

“Jika perlu diberi teguran, jangan sampai timbul anggapan diamnya pak @jokowi jadi indikasi ketidaktahuan/ketidakpedulian mengenai pentingnya kredibilitas maupun integritas pemerintah dalam upaya pengendalian pandemi,” ujarnya.

Sementara itu, LaporCovid-19, koalisi warga untuk keterbukaan data, laporan warga, kajian dan advokasi terkait Covid-19 memohon kepada Presiden Jokowi agar tidak segera menerima vaksin Covid-19 dosis ketiga atau vaksin booster.

Melalui akun Twitternya, @LaporCovid, Rabu (25/8), LaporCovid-19 memberikan pesan tersebut. Pasalnya, langkah tersebut dinilai akan menjustifikasi aksi serupa yang dilakukan beberapa pejabat daerah.

"Bila Presiden @jokowi melakukan vaksin dosis ketiga, berarti Bapak memberikan contoh/membenarkan para kepala daerah, pejabat, TNI/Polri, politisi, pengusaha, dan non-nakes lainnya untuk mendapatkan booster," tulis akun Twitter @LaporCovid.

LaporCovid-19 mengingatkan bahwa alasan pemberian vaksin ketiga adalah karena tenaga kesehatan terancam dengan risiko amat besar saat varian delta menyerang dan kasus Covid-19 meningkat pesat sejak akhir Juni 2021.