Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) memanggil Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto terkait penyelesaian hak tagih negara dana BLBI pada Kamis (26/8/2021).
Selain Tommy, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI turut memanggil pengurus PT Timor Putra Nasional dan Ronny Hendrarto Ronowicaksono.
Baik Tommy dan Ronny adalah pihak yang terkait dengan PT Timor Putra Nasional. PT Timor Putra Nasional sempat digadang-gadang sebagai perusahaan otomotif nasional.
Nama brand ini tak bisa lepas dari sosok Tommy Soeharto. Sementara Ronny sendiri adalah Direktur Utama perusahaan tersebut.
Adapun, pemanggilan itu berdasar pengumuman yang ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI Rionald Silaban.
Tommy adalah salah satu pihak yang terkait dengan BLBI. Hal itu sesuai dengan penetapan Jumlah Piutang Negara Nomor PJPN-375/PUPNC.10.05/2009 tanggal 24 Juni 2009 setidak-tidaknya sebesar Rp2,61 triliun.
“Dalam hal saudara obligator atau debitur tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagin negara, maka akan dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tulis Satgas dalam pengumuman tersebut yang dikutip, Senin (23/8/2021).
Agenda pemanggilan itu direncanakan bertempat di Gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 4 Utara, Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Benteng Timur 2-4, Jakarta Pusat.
Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban belum merespons pertanyaan Bisnis saat dikonfirmasi seputar pemanggilan terhadap anak bungsu mantan Presiden Suharto tersebut.
Dalam catatan Bisnis, Timor dan Kementerian Keuangan pernah bersengketa hukum sampai level peninjauan kembali pada tahun 2018 lalu. Perkara itu dimenangkan oleh Kementerian Keuangan.
Kemenangan (Kemenkeu) dalam perkara PT Timor Putra Nasional (PT TPN) telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp1,2 triliun yang sudah disetor ke kas negara tahun 2010, dan sekitar Rp2,3 triliun yang merupakan sisa utang PT TPN ke negara.
Kemenangan tersebut diraih Pemerintah di Mahkamah Agung (MA) berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 716 PK/PDT/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang telah diberitahukan kepada para pihak pada bulan Juli 2018.
Perkara yang melibatkan PT TPN sebagai Pemohon PK Kedua, serta PT Bank Mandiri Tbk. dan Kemenkeu sebagai Para Termohon PK Kedua, merupakan perkara pelik yang telah dimulai sejak tahun 2006.
Selain itu, juga terdapat 5 perkara perdata terkait PT TPN di pengadilan Indonesia yang diantaranya sudah sampai pada tingkat MA.
