Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PM Malaysia Muhyiddin Yassin Mundur Picu Krisis Politik Kepemimpinan

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dan kabinetnya mengundurkan diri setelah lebih dari 17 bulan berkuasa. Mundurnya Muhyiddin memicu krisis kepemimpinan di negara yang ekonominya masih melemah akibat lonjakan kasus Covid-19.
Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin (kiri) saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, Sabtu, (24/4/2021)./Antara/Biro Pers Sekretariat Presiden-Rusman
Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin (kiri) saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, Sabtu, (24/4/2021)./Antara/Biro Pers Sekretariat Presiden-Rusman

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dan kabinetnya mengundurkan diri setelah lebih dari 17 bulan berkuasa. Mundurnya Muhyiddin memicu krisis kepemimpinan di negara yang ekonominya masih melemah akibat lonjakan kasus Covid-19.

Melansir Bloomberg, Senin (16/8/2021) Muhyiddin akan tetap sebagai perdana menteri sementara sampai penggantinya ditunjuk. Hal tersebut diungkapkan istana dalam sebuah pernyataan pada hari Senin setelah dia bertemu dengan raja negara.

Adapun raja telah menerima pengunduran dirinya dan mengatakan pemilihan baru bukanlah pilihan terbaik selama pandemi.

Konfirmasi pengunduran diri pertama kali muncul di cerita Instagram yang diposting oleh Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi Khairy Jamaluddin. Istana membuat pengumuman resmi sebelum Muhyiddin berpidato.

Kondisi itu menandakan bagaimana ketegangan hubungan telah menjadi tanda berakhirnya pemerintahan yang telah dilanda tuntutan berulang dari anggota parlemen oposisi dan partai koalisi yang berkuasa.

Muhyiddin telah menolak seruan ini sejak menjabat pada Maret 2020. Dia mengumumkan pada 4 Agustus bahwa dia akhirnya akan mengadakan mosi tidak percaya di parlemen bulan depan. Pekan lalu dia mengimbau di televisi nasional kepada anggota parlemen oposisi untuk mendukung serangkaian reformasi sebelum dia menyerukan pemilihan umum pada Juli 2022. Namun, proposal dengan cepat ditolak.

Di bawah hukum konstitusional, setiap anggota parlemen yang dapat memimpin mayoritas di parlemen dapat mengajukan klaim untuk membentuk pemerintahan, dan raja perlu memberikan persetujuannya untuk meresmikan penunjukan tersebut.

Laporan media berspekulasi bahwa Wakil Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan politisi veteran Tengku Razaleigh Hamzah, keduanya dari UMNO, sedang mempertimbangkan untuk menjadi perdana menteri.

Jika benar, itu menunjukkan partai yang memerintah Malaysia selama beberapa dekade dapat memiliki peluang untuk mendapatkan kembali kendali atas pemerintah setelah kalah dalam pemilihan pada 2018 karena pajak konsumsi yang tidak populer dan skandal yang melibatkan miliaran dolar yang disedot dari perusahaan investasi negara 1MDB.

Ketidakpastian dalam menunjuk perdana menteri baru dan membentuk pemerintahan lain dapat memperburuk tekanan pada aset Malaysia, yang sudah berjuang di bawah beban wabah virus dan prospek pengurangan stimulus AS.

"Situasi politik dalam negeri Malaysia masih sangat tidak pasti, dan wabah Covid tidak menunjukkan tanda-tanda mereda,"kata Alvin Tan, kepala strategi mata uang Asia di RBC Capital Markets LLC di Hong Kong seperti ddikutip Bloomberg, Senin (16/8/2021)

"Jadi saya akan tetap sangat berhati-hati pada ringgit malaysia dalam waktu dekat sampai ada indikasi bahwa kekuasaan akan dialihkan ke pemerintahan baru yang layak," tambahnya

Pengukur ekuitas utama, yang merupakan salah satu pemain terburuk di kawasan tahun ini, turun sebanyak 0,7 persen, sementara ringgit mendekati level terendah Juli 2020 pada hari Senin.

Muhyiddin, yang menjadi perdana menteri setelah perebutan kekuasaan menyusul pengunduran diri mendadak Mahathir Mohamad tahun lalu, telah mencoba memegang kendali pada awal 2021 dengan menyatakan keadaan darurat dan menangguhkan parlemen.

Pekan lalu, bank sentral Malaysia memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi 2021 untuk kedua kalinya, karena pembatasan pergerakan baru dan meningkatnya infeksi Covid-19 menghambat pemulihan.

Ekonomi menyusut 2 persen pada kuartal kedua dari yang pertama, memotong kenaikan singkat dan mendorong para pejabat untuk mengungkap rencana selama akhir pekan untuk mengurangi pembatasan pada sektor ritel dan manufaktur.

"Muhyiddin tidak pernah memiliki peluang karena dia memiliki dua kelemahan fatal,” kata James Chin, seorang analis politik dan direktur Asia Institute di University of Tasmania di Australia.

"Pertama, dia tidak pernah bisa mengendalikan UMNO, partai terbesar dalam koalisinya. Kedua, dia tidak pernah bisa mengendalikan Covid-19 meski sudah diperingatkan," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Farid Firdaus
Sumber : Bloomberg
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper