Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menawarkan "tempat berlindung" sementara kepada penduduk Hong Kong di AS, sehingga memungkinkan ribuan orang memperpanjang masa tinggal mereka di negara itu sebagai tanggapan atas tindakan keras Beijing terhadap demokrasi di wilayah China.
Biden memerintahkan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk menerapkan "penangguhan deportasi" hingga 18 bulan bagi penduduk Hong Kong yang saat ini berada di Amerika Serikat, dengan alasan "kebijakan luar negeri yang memaksa".
“Selama setahun terakhir, China melanjutkan serangannya terhadap daerah otonomi Hong Kong, merusak proses dan institusi demokrasi yang tersisa selain memberlakukan batasan pada kebebasan akademik dan menindak kebebasan pers,” kata Biden seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Jumat (6/8/2021).
Dia menawarkan tempat berlindung yang aman bagi penduduk Hong Kong untuk "melanjutkan kepentingan Amerika Serikat di kawasan itu.
Amerika Serikat tidak akan goyah dalam mendukung orang-orang di Hong Kong."
Belum jelas secara pasti berapa banyak orang yang akan terpengaruh oleh langkah itu, tetapi sebagian besar penduduk Hong Kong yang saat ini berada di Amerika Serikat diperkirakan memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan, menurut seorang pejabat senior administrasi.
Baca Juga
Gedung Putih menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa langkah itu menjelaskan bahwa Amerika Serikat "tidak akan tinggal diam ketika China melanggar janjinya kepada Hong Kong dan kepada masyarakat internasional".
Mereka yang memenuhi syarat juga dapat mencari izin kerja, kata Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas.
Langkah terbaru dari serangkaian tindakan yang diambil Biden bertujuan untuk mengatasi apa yang dikatakan pemerintahannya sebagai erosi supremasi hukum di bekas jajahan Inggris itu, yang kembali ke kendali Beijing pada 1997.
Pemerintah AS pada bulan Juli menerapkan lebih banyak sanksi terhadap pejabat China di Hong Kong. AS juga memperingatkan perusahaan tentang risiko beroperasi di bawah undang-undang keamanan nasional yang diterapkan China tahun lalu untuk mengkriminalisasi apa yang dianggapnya subversi, pemisahan diri, terorisme, atau kolusi dengan pasukan asing.
Para kritikus mengatakan undang-undang tersebut memfasilitasi tindakan keras terhadap aktivis pro-demokrasi dan kebebasan pers di wilayah itu, setelah Beijing setuju untuk mengizinkan otonomi politik yang cukup besar selama 50 tahun.
China membalas tindakan AS bulan lalu dengan menjatuhkan sanksi terhadap orang Amerika Serikat, termasuk mantan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross.
