Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diharapkan dalam memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga memperhatikan aspek bisnis perusahaan bersangkutan karena dinilai akan lebih sustainable, meskipun mendapatkan suntikan modal melalui Penyertaan Modal negara.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Nusron Wahid mengatakan bahwa BUMN didorong untuk melakukan aksi korporasi murni ketimbang penugasan berkat Penyertaan Modal Negara (PMN).
Menurutnya, penugasan negara penting tetapi unsur bisnis tetap perlu dipertimbangkan. Pasalnya dia menilai banyak BUMN terbebani dengan sejumlah penugasan yang diberikan, meski mendapatkan PMN. BUMN, akan lebih senang jika melakukan aksi korporasi yang murni secara bisnis.
"Saya paham betul kalau teman-teman BUMN dikasih kesempatan memilih, mereka lebih setuju dan senang pendekatan bisnis murni, tidak mau melaksanakan PMN penugasan," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (8/7/2021).
Nusron menegaskan hal itu ketika rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Jakarta. Kendati mengkritik penugasan pemerintah, dia tetap mendukung pemberian PNM untuk menunaikan tugas negara dalam sejumlah pembangunan strategis.
Dia mengatakan penugasan pemerintah seharusnya jangan dibebankan kepada BUMN, tetapi menjadi tanggung jawab kementerian teknis. Menurutnya, BUMN tidak perlu menjadi investor tetapi cukup sebagai kontraktor dalam setiap penugasan pemerintah.
Baca Juga
"Ini seharusnya lebih masuk dan lebih simpel seandainya proyek penugasan dilakukan dalam bentuk pendekatan proyek pemerintah seperti dilakukan Kementerian PUPR atau kementerian lain," katanya.
Nusron berpendapat skema ini akan lebih menguntungkan dan menyehatkan kondisi perusahaan ketimbang harus menjadi investor dan menggarap setiap penugasan pemerintah.
"Karena ini dipaksa untuk melaksanakan investasi, maka mau tidak mau mereka berdarah-darah, banyak mereka berpuasa, sebetulnya dari sisi pekerjaan untung, tapi akibat investasi jadi rugi," imbuh Nusron.
