Tangani Konflik Agraria, Pemerintah Gandeng 4 Organisasi Masyarakat Sipil

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menggandeng empat organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam upaya perceptan penyelesaian konflik agraria prioritas di tahun 2021, pemerintah melakukan terobosan dengan menggandeng empat organisasi masyarakat sipil (CSO).

Adapun, empat CSO tersebut adalah Konsorsium Pembaruan Agraria, Serikat Petani Indonesia, Badan Registrasi Wilayah Adat, dan Gema Perhutanan Sosial (GEMA PS).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan para CSO yang menyampaikan beberapa isu terkait kendala penyelesaian konflik agaria.

Isu-isu tersebut di antaranya, indikasi intimidasi dan kriminalisasi di lapangan serta kebutuhan dukungan kepala daerah dalam penyelesaian konflik agraria.

“Saya sudah berkoordinasi dan bersurat kepada Panglima TNI dan Kapolri agar menjaga kondusifitas lokasi-lokasi yang menjadi prioritas di tahun 2021, agar tidak terjadi kriminalisasi warga,” ujarnya dikutip dari Twitter @KSPgoid, Sabtu (19/6/2021).

Moeldoko menambahkan, dirinya juga sudah membuka ruang kolaborasi bagi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama agar momentum ini dapat dimaksimalkan.

Dia memastikan bahwa perkembangan penanganan dan penyelesaian konflik lahan akan disampaikan secara berkala kepada Presiden Joko Widodo.

“Menurut target Presiden, tahun ini minimal 50 persen konflik agraria yang diajukan CSO bisa selesai,” tegas Moeldoko.

Senada, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mendukung upaya percepatan tersebut.

Menurutnya, semua pihak terkait harus meningkatkan sinergi dalam penuntasan segala konflik agraria yang kini terjadi.

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga akan mempercepat implementasi kebijakan perhutanan sosial. 

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto menyampaikan bahwa penyelesaian semua lokasi konflik lahan di atas permukiman akan diusulkan melalui mekanisme pelepasan.

“Sebab instrumen kebijakannya sudah tersedia dengan adanya Permen LHK yang baru terbit,” ujarnya.