Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Eks Ketua MK Hamdan Zoelva: Putusan Kasus Rizieq Shihab Tak Berkeadilan

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai bahwa putusan tersebut memang memenuhi aspek hukum tetapi tidak jika dipandang dari sisi keadilan.
Hamdan Zoelva, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI. /BISNIS.com
Hamdan Zoelva, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI. /BISNIS.com
Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis pidana denda sebesar Rp20 juta subsider lima bulan penjara terhadap terdakwa Rizieq Shihab terkait kasus kerumunan di Megamendung, Jawa Barat.
Menanggapi hal tersebut, Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai bahwa putusan tersebut memang memenuhi aspek hukum tetapi tidak jika dipandang dari sisi keadilan.
“Putusan perkara HRS, memenuhi aspek hukum memenuhi pelanggaran pidana, tetapi tidak memenuhi rasa keadilan. Hukum tanpa rasa keadilan, adalah hukum yang kehilangan jiwa,” cuitnya melalui akun Twitter @hamdanzoelva,” Jumat (28/5/2021).
Senada, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid juga menyayangkan keputusan majelis hakim yang jelas mengetahui bahwa ada unsur diskriminasi dalam kasus yang melibatkan eks Imam Besar FPI tersebut. 
Hal itu disampaikannya sebagai tanggapan atas cuitan Komunitas Santri Gus Nadirsyah Hosen @na_dirs yang menilai Rizieq Shihab tidak sepatutnya ditangkap dan dibawa ke pengadilan atas tuduhan pelanggaran prokes.
“Leres Gus. Keadilan itu yang harusnya jadi kata kunci dlm penegakan hukum. Apalagi Indonesia sudah menegaskan diri sbg negara hukum. Sayangnya Majlis Hakim yang mengakui adanya diskriminasi yg bisa diartikan sbg adanya ketidakadilan hukum, tetap saja menjatuhkan sanksi hukum,” cuitnya melalui akun Twitter @hnurwahid, Kamis (27/5/2021).
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa  menjelaskan bahwa vonis atas Rizieq tersebut berdasarkan pada pertimbangan fakta yang terungkap selama sidang kasus kerumunan Megamendung.
Selain itu, hakim juga membacakan hal-hal yang memberatkan putusan di antaranya kerumunan warga di Megamendung bertentangan dengan upaya pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19, berisiko memengaruhi penularan meluas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper