Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

AS Minta WTO Atasi Persoalan Kerja Paksa di Kapal Penangkap Ikan

Para pemimpin dunia mendesak WTO pada 2015 untuk mengakhiri praktik kerja paksa dan penangkapan ikan ilegal melalui pemangkasan subsidi yang mengucur ke perusahaan penangkapan ikan.
Amanda Kusumawardhani
Amanda Kusumawardhani - Bisnis.com 27 Mei 2021  |  09:47 WIB
AS Minta WTO Atasi Persoalan Kerja Paksa di Kapal Penangkap Ikan
Petugas menangkap kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia di Selat Malaka, Selasa (18/6/2019) - dok. KKP
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat memintaWorld Trade Organization (WTO) untuk mengatasi persoalan kerja paksa di kapal penangkap ikan.

Negeri Paman Sam bahkan terus mengupayakan persoalan tersebut menjadi bagian dari pembahasan untuk mengekang subsidi di industri itu.

Perwakilan Dagang AS menyatakan telah menyampaikan proposalnya kepada anggota WTO untuk segera mencari jalan keluar atas persoalan tersebut dan meminta transparansi kepada pemilik kapal mengenai penggunaan pekerjanya.

“Sistem kerja paksa sangat merugikan kehidupan dan kesejahteraan nelayan atau awak kapal di dunia dan itu sudah seharusnya dihilangkan,” kata Perwakilan Dagang AS Katherin Tai, dikutip dari Bloomberg, Kamis (27/5/2021).

Sebelumnya, para pemimpin dunia mendesak WTO pada 2015 untuk mengakhiri praktik kerja paksa dan penangkapan ikan ilegal melalui pemangkasan subsidi yang mengucur ke perusahaan penangkapan ikan. Negoisasi terkait hal tersebut gagal mencapai kesepakatan.  

Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala telah berkomitmen untuk memasukkan kerja paksa di kapal penangkap ikan menjadi prioritas utamanya dan berencana menggelar konferensi pada Juli mendatang untuk membicarakan persoalan itu.

Oceana, lembaga advokasi internasional mengaperesiasi komitmen AS dengan menyatakan kondisi kerja yang aman, adil, dan perlakuan yang manusiawi harus dimiliki di semua sektor, termasuk dalam sektor penangkapan ikan.

“Dengan menggunakan sejumlah hal, termasuk mekanisme dagang seperti yang dilakukan AS, ini dapat memastikan seafood yang kita makan bukanlah produk ilegal, tidak dilaporkan, dan bukan menggunakan sistem kerja paksa,” kata Wakil Presiden Oceana Beth Lowell.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perbudakan kapal ikan WTO

Sumber : Bloomberg

Editor : Amanda Kusumawardhani
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top