Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Penyekatan Arus Mudik dan Balik Tak Efektif? Ini Catatan Pengamat

Jumlah petugas yang berjaga di pos penyekatan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang mudik sehingga pengawasan di titik-titik penyekatan tersebut juga tidak efektif.
Rahmi Yati
Rahmi Yati - Bisnis.com 23 Mei 2021  |  20:15 WIB
Suasana di pos Penyekatan Tanjungpura Karawang. - Antara
Suasana di pos Penyekatan Tanjungpura Karawang. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memberikan sejumlah catatan terkait pengawasan mudik dan arus balik Lebaran tahun ini.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno mengatakan jumlah pemudik yang tetap nekat pulang kendati kebijakan peniadaan mudik telah dikeluarkan memang menurun dari prediksi awal.

"Cuma kalau tahun depan masih ada [pelarangan mudik], penyekatan mestinya tidak dilakukan seperti sekarang," katanya kepada Bisnis, Minggu (23/5/2021).

Menurutnya, jumlah petugas yang berjaga di posko-posko penyekatan masih kalah jauh dari jumlah masyarakat yang mudik sehingga pengawasan di titik-titik penyekatan tersebut juga tidak efektif.

Dia menyarankan, bila memang masih memungkinkan masyarakat untuk bepergian atau mudik, akan lebih baik bila mereka difasilitasi dengan angkutan umum ketimbang menggunakan kendaraan pribadi.

"Lebih baik mereka difasilitasi aja menggunakan angkutan umum ketimbang kendaraan satu-satu untuk jarak jauh karena lebih mudah mengontrolnya. Kalau masih model seperti ini tahun depan ya tetap percuma juga karena tahun ini juga nggak semua titik [yang diawasi] 24 jam. Kenyataaan di lapangan nggak seperti itu," sebutnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, bila memang pemerintah ingin masyarakat tidak bepergian selama periode peniadaan mudik, lebih baik terapkan kebijakan seperti mewajibkan mereka melakukan pemeriksaan kesehatan secara mandiri baik saat mudik ataupun kembali ke perantauan, kemudian bisa juga mewajibkan proses karantina berbayar.

"Kalau pemerintah mau menghambat mereka ya suruh bayar mulai dari mudiknya, tes kesehatannya, karantina juga suruh bayar. Mereka akan berpikir apakah masih perlu mudik atau tidak," imbuhnya.

Sementara itu terkait dengan arus balik, Djoko menilai jumlah pergerakan di tahun ini mengalami penurunan dikarenakan rentang arus balik biasanya lebih lama khususnya bagi para pekerja informal.

Menurutnya, para pekerja informal tersebut punya banyak waktu untuk memikirkan kapan akan kembali ke perantauan, terlebih di tengah ketidakjelasan akibat pandemi.

"Arus balik itu dia sebenarnya waktunya lebih lama karena sebagian masyarakat terutama pekerja informal mereka menunggu waktu lebaran ketupat selesai. Kemudian kalau pandemi seperti ini dia akan melihat kondisi di Jakarta kalau dia urban. Bila [kondisi] memungkinkan dia mungkin baru kembali ke Jakarta atau kota-kota lainnya," ujarnya.

Dia menambahkan, bila pemudik tersebut memang harus kembali ke Jakarta atau kota lainnya, mau tidak mau mereka akan kembali sekalipun pemerintah langsung menerapkan pengetatan persyaratan perjalanan usai peniadaan mudik berakhir pada 17 Mei 2021.

"Kalau mereka memang butuh harus kembali ya, mereka mau nggak mau tetap tes juga. Sekali tes paling Rp150.000-200.000. Sekarang kalau memang wajib tes antigen ya ikuti aja karena kan mobilitas juga salah satu pemicu [penyebaran Covid-19] juga sekarang ini," tutupnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

lebaran mudik
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top