Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam mengeluarkan pernyataan bersama untuk mengecam agresi Israel di wilayah Palestina. Mereka menyebut Israel bertindak tidak manusiawi dan apartheid.
Pernyataan bersama yang dikeluarkan tiga kepala negara tersebut dirilis setelah jatuhnya banyak korban meninggal dari kalangan wanita dan anak-anak di Jalur Gaza dan korban luka di Yerusalem Timur.
Mereka juga mengecam penggusuran rakyat Palestina oleh pemukim ilegal Israel di wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Ketiga negara sepakat mendorong adanya kehadiran pihak internasional di Al-Quds atau Yerusalem untuk mengawasi pertempuran yang terjadi.
"Kami menyeru kepada semua pihak untuk menahan diri secara maksimal, melakukan gencatan senjata kepada warga sipil, mengambil langkah untuk menurunkan eskalasi situasi dan mematuhi hukum internasional," demikian ditulis dalam pernyataan pada Minggu (16/5/2021).
Ketiga negara Asean tersebut mendesak Dewan Keamanan PBB menjamin keamanan warga sipil Palestina. DK-PBB dinilai memiliki tanggung jawab khusus untuk menghentikan kekerasan yang terjadi.
Sidang Majelis Umum PBB juga diminta segera melakukan pertemuan darurat untuk menyusun resolusi perdamaian dengan tujuan mengakhiri kekejaman yang dilakukan terhadap orang-orang Palestina.
"Kami menyeru kepada komunitas internasional untuk tetap tegas pada komitmen mereka memelihara [prinsip] 'solusi dua negara' untuk mencapai Palestina yang merdeka, sesuai dengan garis batas sebelum 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," ujar pernyataan tersebut.
Ketiga negara juga berjanji akan mendukung upaya perdamaian di Timur Tengah sesuai dengan resolusi PBB dan hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan.
Pernyataan bersama ini dirilis bersamaan dengan berlangsungnya pertemuan menteri luar negeri anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada Minggu. Pertemuan tersebut juga dihadiri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi secara virtual.
OKI mendesak Dewan Keamanan PBB menerbitkan resolusi terkait dengan krisis di Palestina, salah satunya adanya kehadiran internasional untuk melindungi warga sipil dan Masjid Al-Aqsa.
“Kita juga harapkan dalam resolusi tersebut akan terdapat elemen desakan untuk menerapkan mekanisme international protection/international presence untuk melindungi warga sipil Palestina maupun kompleks Masjid Al Aqsa,” kata Menlu Retno usai menghadiri pertemuan.
