Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

75 Pegawai KPK Minta Firli Bahuri Cabut Keputusan Pembebastugasan

Permintaan itu sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai tersebut.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 17 Mei 2021  |  17:45 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021). - Antara\r\n
Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021). - Antara\\r\\n

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak memenuhi syarat dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seperti diketahui, Jokowi menyatakan hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai yang tak memenuhi syarat.

"Pernyataan Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara tersebut harus dimaknai sebagai upaya merehabilitasi nama baik 75 pegawai KPK yang secara tidak berdasar dan patut telah diminta oleh Pimpinan untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab bahkan sangat berpotensi diberhentikan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN," kata Sujanarko, perwakilan 75 pegawai KPK dalam keterangannya, Senin (17/5/2021).

Sujanarko menjelaskan, pernyataan Jokowi tersebut harus ditindaklanjuti oleh pimpinan KPK dan pemerintah.

Dia pun meminta agar pimpinan KPK mencabut Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021 tentang hasil asesmen TWK yang salah satu poinnya meminta para pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab mereka kepada atasan masing-masing.

"Pimpinan harus mencabut SK Nomor 652 Tahun 2021 sebagaimana tuntutan tersebut juga telah kami sampaikan dalam surat keberatan pagi ini kepada Pimpinan, bersamaan dengan itu Pimpinan juga harus merehabilitasi nama 75 orang pegawai KPK yang telah dirugikan akibat keputusan dan kebijakan Pimpinan tersebut," kata Sujanarko.

Sujanarko yang diketahui menjabat sebagai Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK itu pun meminta pemerintah membentuk tim investigasi publik yang independen.

Tim itu bertujuan untuk melakukan evaluask dan memberikan tindakan tegas terhadap kebijakan dan tindakan pimpinan yang membebastugaskan 75 pegawai.

"Termasuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem di KPK yang diperlukan untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden," katanya.

Sujanarko menilai upaya tersebut penting dilakukan guna memastikan tindakan dan kebijakan pimpinan KPK yang merugikan pegawai tidak terulang kembali.

"Dan fokus pada penguatan upaya pemberantasan korupsi," katanya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi KPK
Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top