Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Polemik Pendaftaran Merek Partai Demokrat, Kubu AHY Beri Klarifikasi

Setelah ada penolakan dari Kementerian Hukum dan HAM terkait permohonan dari kelompok KLB pada 31 Maret maka Partai Demokrat pun menarik kembali berkas permohonan atas nama SBY.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 20 April 2021  |  20:16 WIB
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan arahan kepada para pemimpin dan kader Partai Demokrat, Rabu, 24 Februari 2021 / Youtube Partai Demokrat
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan arahan kepada para pemimpin dan kader Partai Demokrat, Rabu, 24 Februari 2021 / Youtube Partai Demokrat

Bisnis.com, JAKARTA -- Partai Demokrat menegaskan pendaftaran merek dan logo partai berlambang bintang mercy bukan dilakulan atas nama pribadi melalinkan organisasi partai politik.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menjawab kabar Susilo Bambang Yudhoyono  atau SBY yang mendaftarkan merek partai ke Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham secara pribadi.

Herzaky membenarkan pengajuan itu. Meski demikian, menurutnya  perubahan itu dilakukan setelah Kementerian Hukum dan HAM menolak permohonan kelompok KLB Sibolangit, Deli Serdang, yang meminta pemerintah mengubah daftar kepengurusan dan AD/ART partai.

Untuk diketahui, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, atas nama pribadi mendaftarkan nama dan logo partai ke Ditjen KI bulan lalu.

Berkas permohonan itu diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 18 Maret 2021 dan terdaftar dengan nomor IPT2021039318.

Namun, setelah ada penolakan dari Kementerian Hukum dan HAM terkait permohonan dari kelompok KLB pada 31 Maret maka Partai Demokrat pun menarik kembali berkas permohonan atas nama SBY.

Tim hukum partai kemudian mengirimkan berkas permohonan baru terkait pendaftaran nama dan logo partai untuk kode “45”, yang merujuk pada “organisasi pertemuan politik”.

Menurut Putra, rangkaian upaya mendaftarkan nama dan logo partai ke Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM merupakan bagian dari strategi partai. “Ini sebenarnya bagian dari strategi saja, karena ini masukan dari tim kuasa hukum DPP (Partai Demokrat),” kata dia.

Namun, ia tidak berkenan menjelaskan lebih lanjut soal strategi partai itu.

Berkas permohonan logo dan nama Partai Demokrat yang baru untuk kode “45” telah tercatat dengan nomor IPT2021053656 dan JID2021025474, demikian informasi laman resmi Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM, yang diakses di Jakarta, Selasa.

Sejauh ini, Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM masih memproses berkas permohonan tersebut.

Laman resmi Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM juga menunjukkan nama dan logo Partai Demokrat telah terdaftar sebagai “sebuah penamaan” yang masuk dalam kategori 41. Pelindungan terhadap nama dan logo itu berlaku sejak 24 Oktober 2007 dan akan berakhir pada 24 Oktober 2027.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

partai politik partai demokrat kemenkumham

Sumber : Antara

Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top