Bisnis.com, TOKYO - Pemerintah Jepang yang berharap bisa menyenggarakan olimpiade kembali dihadapkan dengan gejolak pandemi.
Sejumlah prefektura di Jepang berada dalam kondisi mengkhawatirkan terkait penangganan Covid-19.
Itu sebabnya pemerintah wilayah Osaka berencana meminta pemerintah pusat di Jepang menyatakan status darurat.
Hal itu diperlukan dalam upaya meredam lonjakan kasus COVID-19, kata gubernur prefektur Osaka, Senin (19/4/2021).
Osaka, yang merupakan prefektur terpadat ketiga di Jepang, bersama sejumlah prefektur lainnya masuk ke dalam status "hampir darurat" selama dua pekan.
Mereka menerapkan tindakan bertarget untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.
"Hasil dari langkah-langkah ini seharusnya terlihat sekarang, tetapi begitu kita melihat jumlah infeksi sejak kemarin, tercatat 1.220 kasus, yang merupakan rekor tertinggi," kata Hirofumi Yoshimura kepada awak media dalam komentar yang dimuat secara daring.
Ia juga menyebutkan kondisi memprihatinkan di sisi layanan medis.
"Layanan medis juga dalam kondisi yang mengerikan, dan kami telah memutuskan bahwa kami membutuhkan status darurat," tegasnya.
Sebelumnya, infeksi virus Corona di ibu kota Jepang, Tokyo, melonjak dan mendorong pemerintah prefektur mengumumkan kembali keadaan darurat di kota itu.
Hal itu menambah tantangan penyelenggaraan Olimpiade yang kurang dari 100 hari lagi.
Gubernur Tokyo Yuriko Koike telah menginstruksikan para pejabat untuk mempertimbangkan keadaan darurat sebagai opsi untuk menahan angka infeksi.
Selama akhir pekan, angka kasus infeksi di Tokyo melonjak ke level tertinggi dalam lebih dari dua bulan.
Pernyataannya muncul ketika survei baru menunjukkan penolakan yang masif mengenai penyelenggaraan Olimpiade 2020 yang tertunda di kota itu.
Perdana Menteri Yoshihide Suga, yang akan membuat keputusan tentang deklarasi semacam itu, awal bulan ini meningkatkan pembatasan virus di Tokyo, Osaka, dan wilayah lain.
Sementara itu, vaksinasi di Jepang berjalan lambat, menyulitkan Suga untuk memgendalikan lonjakan kasus baru.
Langkah-langkah yang sekarang diberlakukan memerintahkan bar dan restoran untuk tutup pada pukul 8 malam, dan mereka yang tidak mematuhinya akan dikenakan denda.
Insentif disediakan untuk restoran yang mengikuti pedoman, seperti menjaga ruang yang cukup di antara meja.
Masalahnya, hak kebebasan sipil yang diabadikan dalam Konstitusi Jepang mencegah penguncian yang didukung oleh tindakan polisi.
