Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama M Ali Ramdhani mengatakan bahwa pihaknya tengah menyusun menyusun Peta Jalan Kemandirian Pesantren (PJKP). Draf final peta jalan itu rencananya akan diserahkan ke Presiden Jokowi dalam waktu dekat.
Menurutnya, peta jalan ini disusun sebagai tindak lanjut dari salah satu program utama Presiden Joko Widodo untuk segera mewujudkan kemandirian pesantren di Indonesia.
"Alhamdulillah, draf Peta Jalan Kemandirian Pesantren sudah memasuki tahap uji publik. Tahap awal proses uji publik kami gelar di Bogor selama dua hari, 15 - 16 April 2021," jelasnya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenag, Jumat (16/4/2021).
Ali menjelaskan uji publik dilakukan untuk menggali masukan, saran, dan kritikan dari berbagai pemangku kepentingan. Untuk itu, pihaknya menghadirkan perwakilan pesantren yang sudah memiliki ekonomi mapan, seperti Ponpes Sidogiri dan Ponpes Al Ittifaq Ciwedey, Bandung.
Dengan begitu, jelas Ali, perwakilan pesantren bisa ikut membahas draf peta jalan yang telah disusun.
"Uji publik juga menghadirkan pembahas dari Bank Indonesia (BI), Kemenko Perekonomian, dan media. Kehadiran perwakilan dari kementerian dan lembaga ini diharapkan memberikan pemahaman yang makin luas begitu pentingnya kemandirian pesantren," sambungnya.
Baca Juga
Ketua Pokja PJKP Hasanuddin Ali menambahkan, penyusunan draf PJKP melibatkan 30 anggota yang merupakan representasi dari elemen perwakilan kementerian/lembaga. Tim penyusun dipimpin oleh Alissa Wahid, putri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid.
Draf final PJKP ini rencananya akan diserahkan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada Presiden Jokowi dalam waktu dekat.
Menurutnya, saat ini di Indonesia terdapat tidak kurang dari 30.549 pesantren dengan jumlah santri mencapai 4,2 juta jiwa. Dari jumlah itu, hanya sebagian kecil pesantren yang memiliki keunggulan ekonomi.
Hasanuddin optimistis jika potensi yang ada dapat dimaksimalkan, pesantren yang umumnya berada di pelosok perdesaan akan menjadi kekuatan tersendiri bagi pondasi ekonomi warga. “Hal ini tak berlebihan. Sebab umumnya warga pesantren juga warga desa atau kampung,” ujar Hasanuddin.
