Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid angkat bicara terkait isu rehuffle di kabinet Indonesia Maju yang mengemuka pada pekan ini.
Melalui akun Twitter resminya, @hnurwahid, Rabu (14/4/2021) pukul 11.33 WIB, dia memberikan pesan kepada pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo perihal wacana kocok ulang kursi menteri tersebut. Menurutnya, reshuffle itu herus disegerakan.
Dia meminta Jokowi untuk sungguh cermat memilih profil menteri baru agar visi presiden dapat terlaksana. Dengan begitu, jelas dia, menteri tidak akan menjadi beban negara dan berisiko bagi kinerja Kepala Negara.
"Kalau akan reshuffle kabinet lagi, baiknya disegerakan olh Presiden @jokowi. Presiden harusnya benar2 cermat pilih menteri2 baru yang bisa melaksanakan visi Presiden, bukan yg malah menambah beban Negara dg kegaduhan2 dll. Krn akhirnya resiko&tanggung jawab ada di Presiden juga," tulisnya di Twitter.
Kalau akan reshuffle kabinet lagi, baiknya disegerakan olh Presiden @jokowi. Presiden harusnya benar2 cermat pilih menteri2 baru yang bisa melaksanakan visi Presiden, bukan yg malah menambah beban Negara dg kegaduhan2 dll. Krn akhirnya resiko&tanggung jawab ada di Presiden juga. https://t.co/lk7ImxPISE
— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) April 14, 2021
Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal mengocok ulang atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada pekan ini.
Ngabalin beralasan Jokowi telah berembug dengan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu ihwal rencana reshuffle tersebut menyusul persetujuan DPR RI terkait usulan pemerintah untuk merobak sejumlah kementerian lewat sidang paripurna pekan lalu.
Baca Juga
“Pasti ada reshuffle karena DPR telah menyetujui usulan yang telah disampaikan Pak Presiden lewat surat beliau tanggal 30 Maret kemarin tentang penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi,” kata Ngabalin melalui sambungan telepon kepada Bisnis, Selasa (13/4/2021).
Sinyal reshuffle itu, menurut Ngabalin, ditandai dengan pamitnya Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro dari kursi pimpinan Kemenristek.