Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pengamat politik memprediksi rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), serta pembentukan Kementerian Investasi, akan diikuti dengan reshuffle kabinet. Prediksi otak-otik kabinet pun bermunculan.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, misalnya, memprediksi ada kemungkinan pos Kemendikbud-Ristek akan dikembalikan kepada tokoh representatif Muhammadiyah.
Seperti diketahui, Mendikbud saat ini adalah Nadiem Makarim yang berlatar profesional.
"Jika Kemendikbud-Ristek kembali diberikan ke kader Muhammadiyah, makin melengkapi suasana pluralisme politik Jokowi. Sangat mungkin dan itu keinginan publik, biar tak ada lagi pertanyaan soal upaya merangkul kader Muhammadiyah karena kader ormas yang lain sudah," ujar Adi, Rabu (14/4/2021).
Representasi Muhammadiyah ini, lanjut Adi, bisa jadi juga bukan tokoh dari ormas.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi, lanjut dia, bisa saja merangkul Partai Amanat Nasional (PAN) yang saat ini merupakan partai non-pemerintah.
Baca Juga
"Peluang PAN gabung koalisi terbuka jika ada reshuffle jilid II. Dan di periode kedua ini, hanya satu kekurangan Jokowi, kurang merangkul kalangan Muhammadiyah. PAN relatif representasi Muhammadiyah," tuturnya.
Namun, lanjut Adi, semua itu tentu masih prediksi.
"Reshuffle punya logika sendiri, terutama preferensi subjektif presiden yang tak bisa diganggu-gugat. Yang pasti dari isu reshuffle kali ini cuma dua. Satu, Menristek tak ada lagi karena kementeriannya dihapus. Kedua, melantik Menteri Investasi. Di luar itu masih gelap gulita," ujar dia.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menilai, dengan nomenklatur baru akibat peleburan dan pembentukan kementerian baru, reshuffle kabinet tinggal menunggu waktu.
"Harusnya segera reshuffle. Mumpung tak ada gejolak politik. Jadi, presiden sudah bisa eksekusi reshuffle," ujarnya dihubungi terpisah.
Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan, belum tentu pasti kebijakan peleburan dan pembentukan kementerian itu diikuti dengan reshuffle.
"Kebijakan peleburan dan pembentukan kementerian itu iya, tapi apakah itu akan diikuti dengan reshuffle, hanya presiden yang tahu," ujar Juri, Rabu (14/4/2021).
