Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan akan membuka data penerima bantuan sosial pada pertengahan April 2021 sehingga akses informasi tersebut terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia.
Mensos mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya transparansi di tengah masyarakat sehingga jika ditemukan kesalahan atau ketidaktepatan penerima bansos dapat langsung dilakukan koreksi oleh masyarakat.
“Siapapun bisa melihat siapa yang menerima bantuan. Misal tetangga saya tidak layak menerima bantuan, tetapi kenapa ada di [data]. Nanti yang bisa koreksi data di Kemensos adalah masyarakat,” kata Risma saat Peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021 - 2022 secara virtual pada Selasa (13/4/2021).
Sistem transparansi data ini, imbuhnya, diwujudkan bersama pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri setelah memadankan data penerima bantuan sosial dengan nomor induk kependudukan (NIK).
Mantan Wali Kota Surabaya ini memberi catatan kepada seluruh stakeholder terkait bansos agar terus melakukan pembaruan data atau update data karena kemungkinan penduduk pindah tempat tinggal atau meninggal dunia.
“Harus ada update data setiap bulannya, itu yang kita upayakan. Mudah-mudahan pertengahan bulan ini kita bisa buka data ini transparan, sehingga siapapun bisa melihat data itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Mensos Risma mengatakan pihaknya mempercepat perampungan evaluasi, perbaikan, dan sinkronisasi data terkait dengan proses pemadanan NIK penerima bansos.
Sepanjang Maret 2021 tercatat sebanyak sekitar 11,75 juta data dari 509 kabupaten/kota yang telah diperbaiki dan dipadankan datanya. Pemadanan data mampu meningkatkan ketepatan sasaran program dan menghindari kesalahan penyaluran.
Kemensos menargetkan sebanyak 17.496.185 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menerima bansos hingga April 2021.
