Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kementerian ATR Terima Barang Rampasan Negara

Kementerian ATR/BPN menerima barang rampasan negara atau barang milik negara (BMN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 09 April 2021  |  20:08 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil./Antara - Wahyu Putro
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil./Antara - Wahyu Putro

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima barang rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kepercayaan untuk menerima barang milik negara (BMN) dan akan dipergunakan maksimal dan sebaik-baiknya.

"Atas nama Kementerian ATR/BPN terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan KPK untuk mengelola aset BMN berupa tanah dan bangunan ini dan akan digunakan sebagai ruang arsip dan rumah dinas kepala kantor serta akan kami jaga dan gunakan sebaik-baiknya," ujarnya dalam siaran pers pada Jumat (9/4/2021).

Barang rampasan negara yang diserahkan KPK kepada Kementerian ATR/BPN ini berupa tanah seluas 947 meter persegi dan bangunan seluas 698,4 meter persegi di Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur.

Ketua KPK Firli Bahuri menuturkan serah terima hasil rampasan BMN ini demi tata kelola pemerintahan agar lebih baik lagi sekaligus menjaga pertanggungjawaban keuangan pemerintah khususnya KPK.

"Kami berikan ini bukan semata-mata keinginan KPK, tapi dalam rangka tata kelola pemerintahan dengan menganut transparan, akuntabilitas, dan tentu menjaga kredibiltas sekaligus menjaga pertanggungjawaban keuangan pemerintah khususnya KPK sehingga kita tidak ingin ada barang rampasan yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan," paparnya.

Serah terima barang rampasan negara oleh KPK melalui penetapan status penggunaan (PSP) ini tidak hanya diberikan kepada Kementerian ATR/BPN, melainkan juga kepada Kementerian Agama dan Polri.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

badan pertanahan nasional Komisi Pemberantasan Korupsi
Editor : M. Syahran W. Lubis

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top