Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tidak akan menetapkan status darurat bencana nasional terkait bencana alam di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dipicu cuaca ekstrem.
Hal itu ditegaskan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo dalam konferensi pers terkait penanganan dampak bencana alam tersebut bersama sejumlah pemangku kepentingan lain, Senin (5/4/2021) malam.
Dia memerinci bahwa alasannya adalah pemerintahan daerah di wilayah terdampak masih bisa diselenggarakan dan tidak lumpuh. Menurutnya, status darurat bencana alam ditetapkan ketika pemerintah di daerah terdampak lumpuh sama sekali sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
"Seluruh pemerintahan masih tetap berjalan. Di provinsi masih berjalan, kabupaten, kota masih berjalan. Tidak ada satupun provinsi dan ibu kota yang lumpuh. Artinya, kegiatan pemerintah masih berjalan kemudian," ujarnya.
Doni menambahkan penanganan pengungsi juga masih dapat ditangani daerah lantaran jumlah masih dalam batas-batas kemampuan pemda.
"Sehingga, kami berpikir tidak perlu ada usulan kepada pemerintah pusat untuk menentukan status bencana nasional, cukup daerah saja yang menentukan status bencana," tegasnya.
Namun, Doni mengatakan bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan dan institusi lainnya termasuk Badan SAR Nasional yang didukung oleh TNI-Polri akan dioptimalkan untuk memberikan dukungan kepada daerah.
"Jadi, saya tekankan lagi status darurat bencana nasional tidak perlu ditetapkan."
