Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Bencana di NTT-NTB, Pemerintah Tak Tetapkan Status Darurat Nasional

Hal itu ditegaskan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo, Senin (5/4/2021) malam.
Oktaviano DB Hana
Oktaviano DB Hana - Bisnis.com 05 April 2021  |  20:59 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo memberikan keterangan dalam konferensi pers virtual terkait penanganan dampak bencana alam tersebut bersama sejumlah pemangku kepentingan lain, Senin (5/4/2021) malam - Bisnis/Oktaviano DB Hana
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo memberikan keterangan dalam konferensi pers virtual terkait penanganan dampak bencana alam tersebut bersama sejumlah pemangku kepentingan lain, Senin (5/4/2021) malam - Bisnis/Oktaviano DB Hana

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tidak akan menetapkan status darurat bencana nasional terkait bencana alam di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dipicu cuaca ekstrem.

Hal itu ditegaskan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo dalam konferensi pers terkait penanganan dampak bencana alam tersebut bersama sejumlah pemangku kepentingan lain, Senin (5/4/2021) malam.

Dia memerinci bahwa alasannya adalah pemerintahan daerah di wilayah terdampak masih bisa diselenggarakan dan tidak lumpuh. Menurutnya, status darurat bencana alam ditetapkan ketika pemerintah di daerah terdampak lumpuh sama sekali sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

"Seluruh pemerintahan masih tetap berjalan. Di provinsi masih berjalan, kabupaten, kota masih berjalan. Tidak ada satupun provinsi dan ibu kota yang lumpuh. Artinya, kegiatan pemerintah masih berjalan kemudian," ujarnya.

Doni menambahkan penanganan pengungsi juga masih dapat ditangani daerah lantaran jumlah masih dalam batas-batas kemampuan pemda.

"Sehingga, kami berpikir tidak perlu ada usulan kepada pemerintah pusat untuk menentukan status bencana nasional, cukup daerah saja yang menentukan status bencana," tegasnya.

Namun, Doni mengatakan bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan dan institusi lainnya termasuk Badan SAR Nasional yang didukung oleh TNI-Polri akan dioptimalkan untuk memberikan dukungan kepada daerah.

"Jadi, saya tekankan lagi status darurat bencana nasional tidak perlu ditetapkan." 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bnpb ntt bencana alam ntb
Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top