Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

ICW Desak KPK Serahkan Berkas Kasus BLBI ke Pengacara Negara

ICW menilai penuntasan perkara penerbitan SKL obligor BLBI menjadi sangat penting.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 04 April 2021  |  13:00 WIB
Sjamsul Nursalim tersangka BLBI.  -  Ilham Mogu
Sjamsul Nursalim tersangka BLBI. - Ilham Mogu

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan berkas kasus korupsi BLBI ke pengacara negara, setelah kasus tersebut dihentikan penyidikannya.

Berkas tersebut perlu diserahkan untuk kemudian dilakukan gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini menanggapi langkah KPK yang menghentikan penyidikan kasus BLBI.

Dalam menghentikan penyidikan kasus ini, lembaga antirasuah beralasan mereka tidak bisa memenuhi syarat adanya tindak pidana korupsi terkait penyelenggara negara dalam dugaan tindak pidana korupsi atas penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan berkas tersebut penting untuk diserahkan, guna memastikan adanya pertanggungjawaban dari Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim atas perbuatannya yang telah membohongi dan merugikan perekonomian negara triliunan rupiah.

"Jika gugatan ini tidak segera dilayangkan, maka pelaku berpotensi mengulangi perbuatannya di masa mendatang," kata Kurnia kata Kurnia dikutip dari laman resmi ICW, Minggu (4/4/2021).

Kurnia mengatakan, penuntasan perkara penerbitan SKL obligor BLBI ini menjadi penting. Setidaknya untuk dua hal utama, pertama, perkara ini telah menarik perhatian publik sejak lama.

Bahkan, ICW kerap memasukkan perkara BLBI sebagai tunggakan yang harus dituntaskan oleh KPK sejak lama. Kedua, akibat tindakan Sjamsul Nursalim, negara mesti menelan kerugian yang fantasitis, yakni mencapai Rp 4,58 triliun.

"Namun, periode kepemimpinan Firli Bahuri ini justru meruntuhkan harapan publik, " ucap Kurnia.

Untuk diketahui, KPK mengeluarkan SP3 untuk Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim pada 31 Maret 2021 sebagai SP3 perdana sejak lembaga penegak hukum tersebut berdiri.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK icw kasus blbi Sjamsul Nursalim
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top