Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggulirkan rancangan anggaran belanja hingga triliunan dolar AS untuk membangkitkan kembali perekonomian.
Anggaran sebesar itu akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur dan mengatasi perubahan iklim.
Proposal senilai US$2,3 triliun (lebih dari Rp 33.500 triliun) tersebut akan membiayai berbagai inisiatif.
Alokasi itu di antaranya meliputi pembangunan jalan dan moda transportasi baru, tempat-tempat pengisian energi bagi kendaraan listrik, hingga mengganti jaringan pipa air, demikian dikutip BBC.com, Jumat (2/4/2021).
Pengeluaran sebesar itu akan diimbangi dengan menaikkan pajak terhadap pelaku bisnis, terutama perusahaan-perusahaan besar.
Akan tetapi, proposal tersebut langsung menimbulkan pro dan kontra yang sengit di kalangan politisi.
Partai Republik yang beroposisi menyebut kenaikan pajak itu menjadi "pintu masuk stagnasi dan kemunduran".
Kelompok-kelompok pelobi bisnis yang berpengaruh, seperti the Business Roundtable dan Kamar Dagang, mengatakan mereka mendukung investasi tetapi menentang kenaikan pajak.
Penolakan tersebut merupakan pertanda perjuangan berat yang akan dihadapi pemerintah untuk memajukan rencana besar membutuhkan persetujuan dari Kongres tersebut.
Joe Biden bisa saja mengambil sejumlah arah kebijakan yang berbeda setelah berhasil mendapatkan persetujuan Kongres atas RUU paket bantuan pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu.
Pilihannya untuk mendorong RUU tentang infrastruktur - ketimbang mendesak adanya aturan-aturan baru soal pengendalian senjata, hak plih, imgrasi, lingkungan hidup maupun reformasi layanan kesehatan - menunjukkan bahwa dia memilih membuat aturan yang populer dan tidak kontroversial di parlemen.
Pemerintahan Biden kemungkinan besar akan memanfaatkan upaya pengesahan atas Undang-undang yang berskala sangat luas untuk secara diam-diam juga mengikutsertakan beberapa kebijakan lainnya.
Proposal yang baru itu, misalnya, mencakup anggaran ratusan juta dolar untuk program energi hijau, perawatan bagi kaum lansia dan disabilitas, serta pelatihan kerja.
Seperti halnya saat memajukan RUU bantuan pandemi Corona, proposal soal pembangunan infrastruktur yang nonkontroversial dan mendapat dukungan tinggi publik itu bakal menghadapi penolakan sengit.
Partai Republik bakal habis-habisan menolak kenaikan pajak untuk perusahaan dan bisnis yang diusulkan dalam RUU baru itu.
Kemungkinannya, para politisi Partai Demokrat lagi-lagi harus bertindak sepihak saat mengesahkan RUU baru dari Biden itu.
