Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Demokrat Kubu Moeldoko Tuding Sertifikat Kantor DPP Rp100 Miliar Atas Nama Pribadi

DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko memang tengah mendata aset-aset yang dimiliki Partai Demokrat.
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3/2021)./Antara-Endi Ahmad
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3/2021)./Antara-Endi Ahmad

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Demokrat kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang menuding terdapat banyak aset yang dibeli dari uang partai, tetapi kepemilikannya tidak atas nama partai, termasuk di antaranya Kantor DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang berlokasi di Jalan Proklamasi.

"Informasi yang kami terima, aset tersebut dibeli saat Pak SBY menjadi ketua umum dengan harga Rp100 miliar lebih. Namun, sertifikat jual belinya tidak tercatat atas nama Partai Demokrat, tapi atas nama perorangan pribadi," kata Juru Bicara Partai Demokrat kubu KLB, Muhammad Rahmad, dalam keterangan tertulis, Minggu (21/3/2021).

Dikatakan, informasi itu sedang mereka dalami dan teliti kebenarannya. Jika terbukti benar, ia mengatakan hal itu merupakan hal yang tidak baik bagi partainya.

Saat ini, DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko memang tengah mendata aset-aset yang dimiliki Partai Demokrat. Rahmad mengklaim banyak kader yang menyatakan sertifikat aset yang dibeli atas nama partai, tercatat atas nama perorangan pribadi.

"Ini tentu tidak benar dan berpotensi terjadinya penggelapan aset partai oleh perorangan pribadi," kata Rahmad.

Karena itu, pendataan ini menjadi penting karena pembelian aset-aset itu berasal dari uang rakyat, uang kader, dan uang masyarakat. Semua aset harus tercatat atas nama Demokrat dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan anggota Partai Demokrat dan masyarakat luas.

"Begitu pula aset-aset partai di daerah. Jangan sampai aset-aset partai berpindah menjadi aset pribadi. Karena itu perlu kami data agar kader dan masyarakat yang menyumbang tidak dirugikan," ujar Rahmad.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Tempo.co
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper