Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah memastikan kebijakan mudik Lebaran 2021 belum final dan masih dibahas oleh pemerintah bersama Satgas Penanganan Covid-19.
Hal itu dikatakan oleh Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati. Adita mengatakan bahwa koordinasi di internal pemerintah terus dilakukan.
"Tidak ada pertentangan (antara Kemenhub dan Satgas), karena memang masih dikoordinasikan," ujar Adita dilansir dari Tempo, Kamis (18 Maret 2021).
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut pemerintah tidak melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik Lebaran pada tahun ini.
“Terkait dengan mudik pada 2021, pada prinsipnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang,” kata Budi Karya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa lalu.
Adita meluruskan, bahwa pernyataan yang dimaksud adalah Kemenhub tidak bisa melarang atau mengizinkan mudik, karena harus dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Satgas Covid-19.
Untuk itu, ujar Adita, pemerintah akan menggelar rapat tingkat menteri bersama Satgas Covid-19 untuk membahas kebijakan mudik Lebaran 2021.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, kebijakan soal mudik ini tentu harus dipertimbangkan dengan baik.
Tradisi mudik, ujar Wiku, bisa berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lainnya yang berpotensi meningkatkan laju penularan Covid-19.
"Sejauh ini dengan kebijakan mudik lebaran masih dalam tahap pembahasan oleh kementerian dan lembaga terkait," ujar Wiku dalam keterangan tertulis, Rabu, 17 Maret 2021.
