Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bukan Partai Demokrat, Rocky Gerung Sebut Moeldoko Kudeta Demokrasi

Rocky Gerung beranggapan bahwa aksi Moeldoko itu bukan hanya mengkudeta Partai Demokrat, tetapi juga mengkudeta demokrasi.
Rocky Gerung memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (23/4/2019)./Antararn
Rocky Gerung memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (23/4/2019)./Antararn

Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat politik, Rocky Gerung mengatakan bahwa keterlibatan Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat adalah sebuah ironi dalam demokrasi.

Rocky beranggapan bahwa aksi Moeldoko itu bukan hanya mengkudeta Partai Demokrat, tetapi juga mengkudeta demokrasi.

“Sebetulnya Moeldoko enggak mengkudeta Partai Democrat dia justru mengkudeta demokrasi,” kata Rocky dalam sebuah diskusi yang ditayangkan di kanal YouTube Realita TV yang dikutip Kamis (12/3/2021).

Rocky beralasan Moeldoko telah secara sengaja membatalkan demokrasi. Caranya, kata Rocky dengan melangkahi aturan formil demokrasi itu sendiri.

“Jadi kadangkala kita mau mencari keterangan pembenar dengan pernyataan bahwa ‘SBY juga begini, SBY juga begitu’ itu yang dikembangkan di publik. Dia enggak mau sebutkan bahwa dia dengan sengaja membatalkan demokrasi itu dengan mem-bypass seluruh aturan formil,” kata Rocky.

Menurut dia aturan formil saja diterabas oleh Moeldoko, apalagi lanjut Rocky, aturan etik. “Bahkan lebih jauh lagi dia bagian dari kekuasaan, lain soal kalau Moeldoko tukang pisang goreng tiba-tiba masuk partai Demokrat punya kecerdasan lalu bujuk-bujuk orang yasudah itu semacam kenakalan. Tapi ini di dalam kepangkatan dia itu, dia orang ke-2 republik,” katanya.

Bahkan, kata Rocky sebuah harian Australia menyebut bahwa dengan adanya tindakan Moeldoko ini Indonesia seakan semakin dekat sebagai negara satu partai penguasa.

“Saya lihat gambar itu di headline Australian itu dipasang gambar Jokowi dan Moeldoko dengan seragam militer jadi insinuasi itu yang mau diucapkan oleh pemberitaan luar negeri. Artinya seluruh dunia menganggap Indonesia sudah dalam gerak menuju otoritarianism,” katanya.

Sebelumnya, Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko ditetapkan Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021 - 2026 dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang dihelat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). 

Dalam KLB ini, peserta KLB yang hadir mengusulkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie sebagai calon Ketum Demokrat. 

Berdasarkan voting cepat, Moeldoko lebih banyak didukung daripada Marzuki sehingga diputuskan secara langsung Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021 - 2026 hasil Kongres Luar Biasa. 

"Memutuskan menetapkan pertama calon ketua tersebut atas voting berdiri maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi ketua umum Partai Demokrat 2021-2026," ujar pimpinan rapat Jhoni Allen Marbun membacakan keputusan KLB. 

Kongres Luar biasa ini juga menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat Kongres V Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinyatakan telah demisioner. 

"Memutuskan pertama Dewan Pimpinan Pusat 2020-2021 yang diketuai AHY dinyatakan demisioner," kata Jhoni.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper