Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pakar Beberkan Efek Ekonomi dari Perampasan Partai Demokrat

Sulfikar menyampaikan kecemasannya melihat upaya perampasan kepemimpinan Partai Demokrat tersebut.
Pimpinan sidang Jhoni Allen Marbun (tengah) didampingi para kader lainnya menjawab pertanyaan wartawan saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB tersebut, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat./Antara-Endi Ahmad
Pimpinan sidang Jhoni Allen Marbun (tengah) didampingi para kader lainnya menjawab pertanyaan wartawan saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB tersebut, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat./Antara-Endi Ahmad

Bisnis.com, JAKARTA - Ahli sosio-teknologi dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura Profesor Sulfikar Amir mengatakan, upaya perampasan Partai Demokrat oleh pihak eksternal partai dapat mempengaruhi sektor perekonomian.

Sulfikar Amir dalam rilis kegiatan Proklamasi Democracy Forum (PDF), diterima di Jakarta, Selasa (9/3/2021), mengatakan kualitas demokrasi bergantung pada kualitas partai-partai politik sebagai aktor utama.

"(Kemudian) pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial tergantung pada kualitas demokrasi, dan karenanya pada kualitas partai politik," kata dia.

Sulfikar menyampaikan kecemasannya melihat upaya perampasan kepemimpinan Partai Demokrat tersebut.

“Dalam agraria, dikenal land grab, atau perampasan tanah oleh pihak yang berkuasa. Dalam politik, ini menjadi power grab, apalagi ada indikasi ini dilakukan secara terorganisasi," ujarnya.

Dampak dari upaya kekuatan eksternal untuk merampas Partai Demokrat (power grab) secara sewenang-wenang mulai terasa di bidang keuangan, tercermin dalam indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menurun.

Pelaku pasar modal David Sutyanto menyebut, ada hubungan yang kuat antara kualitas demokrasi dan iklim investasi. Upaya pengambilalihan Partai Demokrat itu membuat iklim investasi menjadi panas. IHSG yang tadinya hijau menjadi merah.

David berharap oemerintah menyikapi isu ini dengan serius dengan tidak mengesahkan hasil kegiatan yang ilegal, untuk menjaga kepastian hukum dan iklim investasi.

Analis politik Syarwi Pangi Chaniago juga berharap pemerintah mau bertindak adil, rasional, dan bijaksana menyikapi polemik tersebut.

Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting Center itu menyoroti terkait belum adanya respons dari Presiden Joko Widodo, padahal Kepala KSP Moeldoko yang terlibat dalam upaya perampasan Partai Demokrat ini merupakan salah satu pembantu terdekatnya.

Mantan wartawan senior Syahrial Nasution menuturkan pengamatannya dari lokasi KLB ilegal di Deli Serdang. Dia menyimpulkan, hal itu jelas-jelas perampasan dan pemaksaan kehendak.

Sementara itu, Kabalitbang PD Tomi Satryatomo menunjukkan pemetaan perang narasi untuk mempengaruhi opini publik antara kubu Partai Demokrat dan para pelaku KLB ilegal menggunakan big data analytics.

Pada kubu Partai Demokrat, terlihat percakapan terjadi secara alamiah oleh akun-akun lembaga dan individu, sementara pada kubu KLB ilegal, percakapan dilakukan secara masif oleh akun-akun anonim.

“Ini mengindikasikan Partai Demokrat menghadapi kekuatan di dunia maya yang memiliki sumber daya sangat besar,” ujar Tomi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper