Bisnis.com, JAKARTA - Konsulat Jenderal RI Jeddah mengimbau warga negara Indonesia agar waspada seiring terjadinya serangan oleh pihak Houthi yang menargetkan wilayah tertentu di Arab Saudi.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan melalui akun media sosial, KJRI Jeddah mengatakan dalam beberapa hari terakhir, beberapa media setempat memberitakan terjadinya ancaman keamanan berupa serangan oleh pihak tertentu yg menargetkan wilayah Arab Saudi.
Beberapa wilayah yang telah menjadi target antara lain adalah Khamis Musyet, Abha, dan Jeddah.
Untuk itu, WNI yang berada di wilayah Timur dan Selatan Arab Saudi diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dengan terus memantau perkembangan berita media setempat dan media sosial KJRI Jeddah.
“WNI tidak [boleh] terlibat dalam kelompok atau kegiatan politik apapun yang dilarang oleh pemerintah setempat. Tidak menyebarkan berita negatif atau berita yang belum pasti kebenarannya atau hoax,” tulisnya.
Adapun dalam situasi mendesak, WNI yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi nomor call center di +966503609667.
Baca Juga
Seperti diberitakan oleh Aljazeera, kelompok Houthi terus memerangi koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi sejak 2015, baru-baru ini meningkatkan serangan rudal dan drone lintas batas ke Saudi.
Pada Minggu, koalisi berhasil mencegat 12 drone yang diluncurkan oleh Houthi, termasuk lima yang ditembakkan ke arah kerajaan, dan dua rudal balistik yang ditembakkan ke arah Jazan.
Namun, Houthi berhasil menembakkan drone dan rudal ke jantung industri minyak Arab Saudi pada hari Minggu, menyerang fasilitas Saudi Aramco di Ras Tanura.
Kelompok Houthi mengumumkan mereka juga telah menargetkan beberapa kota di Saudi seperti Dammam, Asir, dan Jazan.
Sementara itu, pada Kamis lalu, gerakan Houthi mengatakan mereka telah menembak fasilitas minyak milik Aramco di Laut Merah, Jeddah. Sebelumnya kelompok yang berbasis di Yaman ini telah menyerang ke titik yang sama pada November 2020 dan mengenai tangki penyimpanan.
Hubungan kedua pihak tereskalasi setelah AS dan PBB meningkatkan upaya diplomatik untuk gencatan senjata guna membuka jalan bagi dimulainya kembali pembicaraan politik yang disponsori PBB untuk mengakhiri konflik.
