Bisnis.com, JAKARTA – Juru Wabah yang merupakan Epidemiolog FKM UI Pandu Riono mengatakan bahwa konsep Vaksin Gotong Royong harus diubah.
“Karena potensial merusak strategi vaksinasi untuk kendalikan pandemi dan mendorong ketidakadilan, melupakan #VaccinEquity [kesetaraan vaksin],” kata Pandu lewat Twitternya, Minggu (28/2/2021).
Menurutnya, vaksin Gotong Royong hanya memenuhi kepentingan jangka pendek. Vaksinasi dengan beli vaksin dari pemerintah untuk vaksinasi pegawainya saja, tak bisa memecahkan masalah dan membantu mengatasi pandemi secara komprehensif.
“Setiap rakyat Indonesia berhak dapat akses kesehatan termasuk vaksinasi Covid-19, baik yang bekerja atau yang tidak bekerja, baik yang bekerja sebagai buruh, karyawan swasta. Public Private Partnership itu didorong agar swasta bantu pemerintah untuk vaksinasi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Dia menyebut pemerintah seharusnya bertanggungjawab pada seluruh rakyat yang berhak dapat vaksinasi gratis di era pandemi.
“Hanya di Indonesia saja, konsep vaksin berbayar dihidupkan lagi, bahwa rakyat yang jadi karyawan swasta layanan vaksinasinya dibayarin oleh majikannya, @jokowi” tulisnya sambil menyentil Presiden.
Baca Juga
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan resmi memperbolehkan pengusaha untuk melakukan pembelian vaksin mandiri dan melakukan vaksin Gotong Royong lewat Permenkes Nomor 10 Tahun 2021.
Program ini merupakan usulan dari pengusaha, yang bertujuan mempercepat program vaksinasi yang sedang dilakukan pemerintah agar Indonesia bisa segera mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.
Pada Permenkes tersebut tertuang bahwa Vaksinasi Gotong Royong akan ditujukan hanya kepada karyawan/karyawati (buruh dan keluarga) yang pendanaannya ditanggung perusahaan.
Adapun, sesuai dengan anjuran pemerintah, seluruh penerima vaksin Gotong Royong tidak akan dipungut bayaran alias gratis.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitangandengansabun
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
.jpg?w=300&h=221)
