Kontak Sekjen PBB dan Menlu Prancis, Menlu RI Bahas Kondisi Myanmar

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi terus aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak untuk membahas kondisi Myanmar.

Melalui akun Twitternya, @Menlu_RI, Sabtu (27/2/2021) 12.33 WIB, Menlu Retno menyatakan telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian. Dalam percakapan itu, jelas dia, keduanya membahas berbagai kerja sama, termasuk maritim dan pertahanan, serta kerja sama dalam kerangka kerja sama Asia Tenggara.

Kondisi Myanmar, jelas Retno, juga menjadi salah satu bahasan dalam pembicaraan dengan Jean-Yves Le Drian. Kedua menlu ini pun bersepakat soal harapan untuk Myanmar yang tengah dihadapkan pada kudeta pemerintahan oleh militer.

"Kami memiliki kepedulian yang sama terhadap situasi di Myanmar, khususnya keselamatan masyarakat Myanmar. Kami sepakat bahwa suara rakyat Myanmar harus didengar," tulisnya melalui akun tersebut.

Sebelumnya, Menlu Retno sempat berbincang dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres. Keduanya juga membahas kondisi Myanmar.

"UNSG [UN Secretary General/Sekjen PBB] menyampaikan apresiasi atas upaya tak kenal lelah Indonesia untuk Myanmar," tulisnya via Twitter.

Seperti diketahui, Menlu Retno Marsudi telah bertemu dengan petahana Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwin untuk menyampaikan dorongan agar menahan diri, bersama dengan Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai di Bangkok, Rabu (24/2/2021).

Menlu Retno kembali menyampaikan posisi Indonesia yang prihatin terhadap perkembangan situasi di Myanmar. Dia menekankan keamanan masyarakat Myanmar. Untuk itu, diperlukan sebuah kondisi yang kondusif berupa dialog rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah.

Upaya ini merupakan bagian dari diplomasi ulang alik atau shuttle diplomacy untuk menjembatani pergolakan pemerintahan di Myanmar setelah kudeta militer pada 1 Februari.

“Oleh karena itu, kita meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan untuk menghindari terjadinya korban dan pertumpahan darah. Indonesia terus menekankan pentingnya proses transisi demokrasi yang inklusif,” kata Retno dalam keterangan resmi, Rabu (24/2/2021).