Bisnis.com, JAKARTA - Transaksi daring selama masa pandemi diprediksi diiringi peningkatan pengaduan konsumen.
Peringatan soal potensi kenaikan pengaduan konsumen di era pandemi itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina.
Nevi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi terkait pengaduan dalam transaksi e-commerce.
"Masa pandemi, di masyarakat banyak melakukan pengaduan terkait sektor e-commerce seperti phising, refund hotel, tiket pesawat hingga OTP," kata Nevi Zuairina dalam rilisnya, Senin (22/2/2021).
Komisi VI DPR RI, ujar Nevi, meminta lembaga mitra kerjanya yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) tetap fokus melindungi konsumen.
Nevi mengatakan tiga isu fundamental penguatan kelembagaan edukasi dan sosialisasi masif sinkronisasi dan kebijakan perlindungan konsumen mesti dapat terealisasi.
Baca Juga
Ia mengemukakan pentingnya mendorong penguatan kelembagaan, edukasi dan sosialisasi, dan sinkronisasi kebijakan perlindungan konsumen yang tersebar di sejumlah sektor dan daerah.
"Isu kebijakan perlindungan konsumen ini mesti benar-benar dapat terealisasi di lapangan sehingga masyarakat dapat merasakan langsung akan perlindungan konsumen ini. Jangan sampai, seluruh instrumen di BPKN terjebak hanya melakukan rutinitas," kata Nevi Zuairina.
Nevi mengutarakan dengan adanya pimpinan yang baru saja dilantik diharapkan BPKN dapat melakukan terobosan untuk perlindungan konsumen.
"Dalam hal penguatan perlindungan konsumen merata hingga daerah-daerah, BPKN juga harus melakukan harmonisasi dengan LPKSM dan BPSK. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bertanggung jawab untuk meningkatkan literasi konsumen di tingkat daerah," papar Nevi.
Ia mengingatkan bahwa tidak semua wilayah mempunyai LPKSM dan BPSK. Data Bappenas pada 2017 menunjukkan hanya 66,7 persen kabupaten/kota yang memiliki BPSK.
Hal itu, ujar dia, berakibat pada minimnya akses konsumen untuk mendapatkan informasi dan mendapatkan advokasi terkait keluhannya pada transaksi e-commerce.
"Saat ini sudah sangat banyak aduan dari masyarakat dari selama tahun 2020. lebih dari 1.176 aduan telah diajukan terutama di sektor e-commerce. BPKN harus memiliki strategi kuat untuk mengatasi ini untuk melindungi hak konsumen," papar Nevi.
Sebelumnya, survei Konsumen Bank Indonesia (BI) mengindikasikan perbaikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tertahan pada Januari 2021, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 84,9, lebih rendah dibandingkan capaian Desember 2020 sebesar 96,5.
"Perbaikan keyakinan konsumen yang tertahan pada Januari 2021 terutama disebabkan menurunnya ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi pada enam bulan yang akan datang," kata Direktur Eksekutif Direktorat Komunikasi BI Erwin Haryono.
Erwin menjelaskan perkembangan tersebut disebabkan perkiraan terhadap ekspansi kegiatan usaha, ketersediaan lapangan kerja, dan penghasilan ke depan yang tidak sekuat bulan sebelumnya.
Meskipun demikian ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan tetap terjaga dan berada pada level optimistis (indeks lebih dari 100).
Ekspektasi konsumen yang masih optimistis ini diharapkan akan membaik ke depan sehingga mendukung perbaikan keyakinan konsumen.
