Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jusuf Kalla Sindir Jokowi, Fadjroel Angkat Bicara

JK pun mempertanyakan bagaimana caranya mengkritik pemerintah, tanpa dipanggil polisi.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 13 Februari 2021  |  15:43 WIB
Fadjroel Rahman seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2019) - Bisnis/Amanda Kusumawardhani
Fadjroel Rahman seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2019) - Bisnis/Amanda Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA - Juru Bicara Presiden Fadjorel Rachman menjawab kritikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ihwal pernyataan Presiden Joko Widodo  atau Jokowi yang meminta rakyat aktif mengkritik pemerintah.

Diketahui, JK mengatakan bahwa presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah, tentu banyak yang ingin melihatnya. Dia pun mempertanyakan bagaimana caranya mengkritik pemerintah, tanpa dipanggil polisi.

Menanggapi hal itu, Fadjroel  mengatakan, bahwa kritik disampaikan sesuai UUD 1945 dan peraturan perundangan, pasti tidak ada masalah.

Dia mengatakan, bahwa sudah kewajiban negara untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak konstitusional setiap warganya.

"Yang merupakan hak asasi manusia tanpa kecuali. Presiden Jokowi tegak lurus dengan Konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku," kata Fadjroel, Sabtu (13/1/2021).

Dia mengatakan, bahwa masyarakat perlu mempelajari secara saksama sejumlah hal. Pertama,  UUD 1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Kedua, Pasal 28J yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Ketiga, lanjut Fadjroel Kalau memasuki media digital, baca dan simak UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Perhatikan baik-baik ketentuan pidana pasal 45 ayat (1) tentang muatan yang melanggar kesusilaan; ayat (2) tentang muatan perjudian; ayat (3) tentang muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;  ayat (4) tentang muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Lalu pasal 45a ayat (1) tentang dengan  sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen; ayat (2) tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu atas SARA.

Lalu, pasal 45b tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi," paparnya.

Terakhir, kata Fadjroel, apabila ingin menyampaikan kritik dengan unjuk rasa, baca dan simak UU Nomor 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi jusuf kalla
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top