Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Dukung Pilkada Terpisah, Demokrat: Pilkada Serentak 2024 Terlalu Memaksa!

Fraksi Demokrat mendukung pelaksanaan Pilkada dilaksanakan terpisah dari Pilpres di tahun 2022 dan 2023.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 11 Februari 2021  |  12:36 WIB
Diskusi bertajuk  bertajuk Starategi Memperjuangkan Kepentingan Daerah  dengan menghadirkan nara sumber Profesor Riset Siti Zuhro dari LIPI (kiri), Anggota Komite I DPD Ahmad Muqoam (tengah) dan Wakil Ketua Komisi II DPR  Herman Khaeron (kanan) di Gedung DPR, Rabu 20 Maret 2019. - Bisnis/John Andhi Oktaveri
Diskusi bertajuk bertajuk Starategi Memperjuangkan Kepentingan Daerah dengan menghadirkan nara sumber Profesor Riset Siti Zuhro dari LIPI (kiri), Anggota Komite I DPD Ahmad Muqoam (tengah) dan Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron (kanan) di Gedung DPR, Rabu 20 Maret 2019. - Bisnis/John Andhi Oktaveri

Bisnis.com, JAKARTA -- Fraksi Demokrat menilai bahwa pelaksaan Pilkada yang dilakukan secara serentak 2024 terkesan terlaku dipaksanakan.

Hal itu diungkapkan Anggota DPR RI Herman Khaeron yang menyatakan fraksi-nya mendukung pelaksanaan Pilkada dilaksanakan terpisah dari Pilpres di tahun 2022 dan 2023. 

Menurutnya, apabila pelaksanaan dua momen pemilihan umum dilakukan secara serentak pada 2024 akan membuat KPU kewalahan.

"Semua pihak harus menampung aspirasi dari masyarakat dan jangan sampai ada inkonsistensi dalam pembahasan RUU Pemilu," ucap Herman dikutip dari laman resmi DPR, Kamis (11/2/2021).

Dia juga meyampaikan, pemaksaan Pilkada dan Pilpres pada 2024 akan menguntungkan kelompok tertentu. Selain itu, hal ini juga akan menyebabkan kekosongan pemerintahan di daerah.

"Tentu ini juga akan menjadi masalah tersendiri begitu juga dengan penganggaran, bayangkan saja jika Pilkada, Pilpres, Pileg digabungkan di tahun 2024, akan sangat membutuhkan biaya yang sangat besar dan tentu ini akan terjadi ketidakseimbangan anggaran," ujarnya. 

Sebelumnya, Pimpinan DPR menunggu surat resmi dari masing-masing fraksi terkait rencana penarikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu).

Namun, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menegaskan bahwa draf (RUU) Pemilu yang menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 merupakan hasil kesepakatan dari 9 fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Kesepakatan itu rencananya akan  disampaikan kepada Pimpinan DPR untuk dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus). 

“Pada prinsipnya pimpinan DPR hanya menunggu surat resmi dari setiap fraksi DPR di Baleg,” kata Azis dikutip dari laman resmi DPR , Rabu (10/2/2021). 

Azis menambahkan, jika semua fraksi di Baleg menyepakati untuk menarik pembahasan draf RUU Pemilu, maka Pimpinan DPR akan menarik pembahasan draf RUU Pemilu tersebut dalam daftar Prolegnas 2021.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu memastikan bahwa sikap Fraksi Partai Golkar hari ini sepakat akan menarik atau menghentikan pembahasan revisi UU Pemilu dan mendukung Pilkada serentak nasional sesuai UU 10 Tahun 2016, yaitu dilaksanakan pada tahun 2024.

Keputusan itu diambil usai melakukan konsolidasi dan menyerap aspirasi, Golkar lebih mengutamakan untuk menarik dan mengikuti amanah Undang-Undang mengenai Pilkada secara serentak dilaksanakan di tahun 2024.

"Hal itu guna mengedepankan kepentingan bangsa dan negara yang saat ini sedang melakukan pemulihan ekonomi di masa pandemi," tukasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr pilkada Pilpres 2019
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top