Bisnis.com, JAKARTA -- Sejumlah kader Partai Demokrat tampaknya harus gigit jari lantaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan menanggapi surat permintaan klarifikasi yang dikirim Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.
Presiden Jokowi menganggap isu kudeta yang dilontarkan oleh para elit Partai Demokrat itu sebagai masalah internal partai. Sehingga sebagai kepala negara, presiden merasa tak berhak untuk ikut campur urusan internal partai.
"Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya sudah diatur di AD/ART," kata Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno, Kamis (4/3/2021).
Surat permintaan klarifikasi dari AHY itu ditujukan langsung ke Jokowi. Alasannya, anak sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu merasa prihatin, ada orang dekat istana yang ingin mendongkel posisinya dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat.
“Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” tuturnya.
Belakangan, pihak tertuduh yakni Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purn Moeldoko membantah kabar tersebut. Dia bahkan balik menyarankan supaya AHY menjadi pemimpin yang kuat dan tidak baperan.
Adapun desakan agar Presiden Jokowi memberikan klarifikasi datang dari sejumlah elit Demokrat kubu Susilo Bambang Yudhoyono dan AHY. Mereka berdalih, karena diduga melibatkan orang dekat istana, presiden Jokowi harus memberikan klarifikasi.
DPC Partai Demokrat Surabaya misalnya, meminta Jokowi memberikan klarifikasi. Sebab, klarifikasi itu penting untuk memastikan benar tidaknya oknum istana terlibat dalam pendongkelan AHY.
Namun tampaknya permintaan itu tak akan dikabulkan oleh presiden, pasalnya kisruh kudeta AHY itu bermula dari kader-kader Demokrat yang kurang sreg dengan kepemimpinan AHY.
