Bisnis.com, JAKARTA - Partai Demokrat meminta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak asal mengambil alih atau kudeta jabatan Ketua Umum Partai Demokrat sebelum memiliki keanggotaan kader partai.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan yang dilakukan Moeldoko adalah tindakan yang salah atau inkonstitusional karena upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dilakukan melalui kongres luar biasa (KLB).
“Dulu hal itu tidak ada. Bapak SBY duduk sebagai dewan pembina. Jadi kalau KSP Moeldoko kalau mau jadi capres melalui Partai Demokrat, ya bikin kartu anggota dulu sebagai kader Partai Demokrat, jangan tiba-tiba jadi ketua umum apalagi melalui kongres luar biasa,” kata Herzaky dalam video yang diunggah di Youtube Partai Demokrat, Selasa (2/2/2021).
Menurutnya, sebagai KSP, Moeldoko tidak sepatutnya melakukan hal itu dan lebih fokus kepada tugasnya membantu Presiden.
“Tugasnya sekarang membantu presiden menyelesaikan pandemi dan krisis ekonomi. Jangan malah disibukkan memikirkan pencapresan. Kasihan rakyat. Kasihan Presiden,” ujarnya.
Sebelumnya, melalui cuitan, politikus Demokrat Rachland Nashidik mengatakan adanya pertemuan antara Moeldoko dan beberapa kader partai di lantai 28 Hotel Aston Rasuna, Kuningan, Jakarta Selatan pada 27 Januari 2021 pukul 21.00 WIB.
Moeldoko juga mengakui adanya pertemuan, tetapi dilakukan di kediamannya. Rachland menilai pertemuan dilakukan untuk melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat dan upaya memenangkan dirinya ke bursa presiden pada 2024.
