Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemendagri Terbitkan 3.549 Kartu Keluarga Milik Korban Gempa Sulbar

Kartu keluarga pengganti diberikan kepada keluarga korban yang telah kehilangan KK saat gempa bumi terjadi.
Warga melintas di dekat anjungan tunai mandiri yang rusak akibat gempa bumi magnitudo 6,2 di Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu (16/1/2021). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan korban meninggal dunia akibat gempa di Sulawesi Barat per Sabtu 16 Januari sore sebanyak 46 orang. /ANTARA
Warga melintas di dekat anjungan tunai mandiri yang rusak akibat gempa bumi magnitudo 6,2 di Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu (16/1/2021). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan korban meninggal dunia akibat gempa di Sulawesi Barat per Sabtu 16 Januari sore sebanyak 46 orang. /ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan 3.549 kartu keluarga pengganti bagi korban gempa bumi Sulawesi Barat.

Kartu keluarga pengganti tersebut diberikan kepada keluarga korban yang telah kehilangan KK saat musibah itu terjadi. Selain itu, Ditjen Dukcapil juga menerbitkan akta kematian bagi korban meninggal dunia.

"Tercetak sebanyak 72 Akta Kematian yang terdiri dari 53 warga Mamuju, 13 Majene, 1 Mamuju Tengah, 1 Pasangkayu, dan 4 warga non Sulbar," kata Asep Firdaus, Ketua Tim Jemput Bola Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam keterangannya, Minggu (31/01/2021).

Sementara itu bagi warga non Sulbar juga sudah dikoordinasikan dengan Dinas Dukcapil daerah asal masing-masing korban untuk segera diterbitkan Akta Kematiannya secara elektronik.

"Lalu kami koordinasikan juga agar segera dikirimkan file berbentuk PDF untuk dapat diserahkan kepada keluarga korban di Sulbar," katanya.

Hingga 31 Januari 2021, tim kolaborasi telah mendata serta mengganti dokumen kependudukan yang hilang dan rusak akibat bencana banjir atau gempa.

"Ini rutin dilakukan Dukcapil setiap ada bencana kita langsung bergerak aktif mendata dan mengganti dokumen warga hilang rusak tersebut dengan gratis," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan.

Adapun, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian telah mengeluarkan edaran terkait potensi bencana hidrometeorologi. Mendagri Tito meminta Pemda agar proaktif hadapi potensi bencana alam.

"Bencana harus diantisipasi oleh pemerintah daerah, tidak hanya kalau sudah terjadi, tapi sebelum itu (terjadi) sudah diantisipasi. Surat edaran sudah saya kirim," katanya.

"Tapi pada kesempatan ini saya sampaikan, teman-teman kepala daerah jangan bersikap responsif, pada saat sudah kejadian, tetapi harus bersikap proaktif antisipatif," sambungnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rayful Mudassir
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper