Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Soroti Penerapan PPKM: Tidak Tegas dan Tak Konsisten

Presiden menekankan bahwa ketegasan dan konsistensi penerapan PPKM sangat dibutuhkan. Dengan begitu bisa dicapai hasil yang diinginkan.
Presiden Joko Widodo/Youtube Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo/Youtube Sekretariat Presiden

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyoroti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang di tengah pandemi Covid-19.

Presiden Jokowi meminta agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM diterapkan secara lebih konkret.

Presiden Jokowi menegaskan esensi kebijakan PPKM  yang diberlakukan di tengah pandemi saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat. Tujuannya untuk menekan laju penularan Covid-19.

Oleh karena itu, lanjut Presiden Jokowi dalam siaran pers, Minggu (31/1/2021), ketegasan dan konsistensi penerapan PPKM sangat dibutuhkan. Dengan begitu bisa dicapai hasil yang diinginkan.

Hal tersebut ditegaskan Presiden Jokowi kepada jajarannya dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/1/2021).

"Esensi dari PPKM  ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," ujar Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menginstruksikan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar turut terlibat dan intens berada di lapangan.

Mereka diminta memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan tokoh agama mengenai protokol kesehatan sebagai bagian dari kebijakan pembatasan itu.

"Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," kata Presiden Jokowi.

Selain itu Presiden Jokowi meminta jajaran terkait melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog.

Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Saeno
Sumber : Antara

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper