Tekan Angka Penularan, Anggota DPR Ini Usul Lockdown Tiap Weekend

Bisnis.com, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah melalukan lockdown yang dilakukan setiap akhir pekan.

Saleh menilai menilai kebijakan pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Bermasyarakat (PPKM) belum berhasil maksimal. 

Hal itu terbukti dari jumlah orang yang terpapar Covid-19 setiap hari semakin banyak, bahkan jumlah kasusnya sudah lebih dari 1 juta orang.

“Lockdown akhir pekan itu dimaksudkan untuk mengurangi pergerakan masyarakat di ruang publik. Mulai dari hari Jumat malam, sekitar pukul 20.00, sampai dengan Senin pagi pukul 05.00. Artinya, masyarakat tidak keluar selama 2 hari 3 malam," ucap Saleh dikutip dari laman resmi DPR, Sabtu (30/1/2021).

Saleh menambahkan, masyarakat keluar untuk beraktivitas di luar rumah paling banyak di akhir pekan. Selain di mal-mal, ada juga yang menyempatkan diri untuk wisata. Hal itu yang sering kali menciptakan kerumunan. Dengan lockdown akhir pekan, hal tersebut dapat dihindarkan.

"Lokcdown akhir pekan dinilai tidak terlalu mengganggu kegiatan perekonomian. Sebab, hari Senin sampai Jumat, kegiatan ekonomi tetap berlangsung seperti biasa. Boleh saja pakai protokol kesehatan sesuai yang diatur di dalam PPKM,” saran Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini.

Saleh juga mengatakan, walaupun lockdown akhir pekan, kegiatan ekonomi yang menyangkut kebutuhan pokok warga tetap boleh dijalankan. Misalnya, pemenuhan bahan makanan, minum, obat, dan lain sebagainya. Di luar itu, mereka yang keluar harus diberi sanksi berupa denda. Dan dilakukan secara tegas.

Banyak yang menilai bahwa lockdown akhir pekan belum tentu efektif, lanjutnya, tetapi, berkaca dari pengalaman Turki, mereka berhasil mengurangi penyebaran covid dalam skala tertentu. Mereka juga menerapkan kebijakan ini. 

“Bolehlah dicoba. Biar ada sedikit variasi kebijakan. Kalau sudah dicoba, nanti enak untuk mengevaluasinya," pungkas legislator dapil Sumatera Utara II itu.