Bisnis.com, JAKARTA – Banyak data yang salah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap, tidak lagi percaya pada data yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka distribusi dan penyiapan strategi vaksinasi.
Budi mengatakan, dari distribusi vaksin sudah banyak pihak tertipu dengan data dari Kemenkes.
“Saya nggak mau ketipu kedua kali. Ini dibilang secara agregat cukup jumlah puskesmas dan rumah sakit (RS) untuk menyuntik [vaksin]. RS pemerintah saja, nggak usah libatin pemda, swasta cukup, ternyata nggak cukup,” kata dia pada dialog seputar vaksinasi, Selasa (20/1/2021).
Dia mengungkapkan, ada sekitar 60 persen kapasitas di seluruh kabupaten dan kota madya, ternyata tidak cukup untuk menyuntik vaksin Covid-19.
“Kalau cuma di Bandung, RS, puskesmas penuh, nyuntik tetap bisa. Tapi, yang di Kalteng, Kalsel dan lainnya, bisa, baru 3.000 hari baru selesai, baru 8 tahun baru selesai. Jadi, nanti di kabupaten kodya akan diperbaiki strategi vaksinasinya,” ungkap Menkes.
Supaya data tidak salah lagi, Menkes mengatakan mengandalkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk vaksinasi, yang menyediakan data terkini rakyat usia di atas 17 tahun.
Baca Juga
“Saya sudah kapok, saya nggak mau lagi pakai data Kemenkes, dicrossing sama data BPJS Dukcapil. Aku ambil data KPU, manual itu kemarin baru pemilihan Jabar, itu yang paling current, basenya rakyat di atas 17 tahun,” jelasnya.
Sampai saat ini, Budi mengatakan, sudah ada 70.000 rakyat divaksinasi, dari target 1,2 juta tenaga kesehatan divaksin sampai akhir Februari.
Namun, dari 70.000 tersebut, 15 persen di antaranya batal atau ditunda vaksinasi, karena masalah kesehatan, baik komorbid dan darah tinggi.
