Bisnis.com, JAKARTA – Delapan hari menjelang kekuasaannya berakhir, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memasukkan Kuba sebagai "negara sponsor terorisme".
Tindakan itu dapat mempersulit upaya pemerintahan Joe Biden untuk kembali menjalin hubungan dengan Havana.
Langkah kontroversial tersebut diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Mike Pompeo kemarin. Dengan demikian, Kuba akan sejajar dengan Iran, Korea Utara dan Suriah dalam “daftar hitam” musuh negara tersebut.
Pompeo membenarkan langkah tersebut dan keputusan itu membalikkan keputusan Presiden Barack Obama pada tahun 2015 yang telah menghapus Kuba dari daftar setelah lebih dari tiga dekade.
Trump menuduh Havana "berulang kali memberikan dukungan untuk tindakan terorisme internasional dan memberi perlindungan yang aman bagi teroris.
Tuduhan itu merujuk pada mantan pemimpin kelompok Black Panther, Assata Shakur yang dipenjara di AS, karena pembunuhan seorang petugas polisi tahun 1973, dan melarikan diri ke Kuba dan di sana dia diberikan suaka oleh pemimpinnya saat itu, Fidel Castro.
Baca Juga
Hal itu juga didasarkan pada penolakan Kuba untuk mengekstradisi sekelompok gerilyawan dari Tentara Pembebasan Nasional Kolombia (ELN), karena diduga terlibat dalam serangan bom 2019 di Bogotá.
Pompeo juga menuduh Kuba terlibat "dalam berbagai perilaku jahat di seluruh wilayah".
Dia menyoroti dukungannya untuk pemimpin otoriter Venezuela Nicolás Maduro yang gagal digulingkan oleh Trump.
Akan tetapi, sebagian besar pengamat dan banyak sekutu AS tidak terkesan dengan klaim administrasi Trump bahwa Kuba bersalah mensponsori terorisme.
"Ini adalah tuduhan palsu," kata Christopher Sabatini, seorang pengamat Amerika Latin dari Chatham House.
Menurutnya, terorisme menurut definisi internasional adalah melakukan tindak kekerasan terhadap warga sipil tidak bersenjata yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti penduduk.
“Kuba tidak melakukan itu. Ya, itu menekan rakyatnya sendiri, tapi begitu pula Arab Saudi,” katanya seperti dikutip TheGuardian.com, Selasa (12/1/2021).
Sabatini mengatakan, dia melihat langkah Trump sebagai "hadiah perpisahan untuk kelompok garis keras" di Florida dan upaya yang disengaja untuk mempersulit penggantinya, yang mulai menjabat pada 20 Januari.
